CIREBON-Diduga terkena limbah organik yang mengaliri Sungai Winong, petambak di Desa Muara, Kecamatan Suranenggala mengalami gagal panen. Gagal panen ini, lantaran ikan dan udang yang ada di tambak, mati karena diduga keracunan limbah organik dari sungai yang masuk area tambak.

“Sudah mendekati panen, namun ikan-ikan dan udang pada mati, karena terkontaminasi limbah organik,” beber Camat Suranenggala, Indra Fitriani MM kepada Radar.

Fitri mengungkapkan, limbah organik tersebut mengalir melalui Sungai Winong yang melewati Desa Muara. “Air tambak ini dari laut bukan dari sungai. Tapi ketika kemarin hujan, itu air sungai yang sudah terkontaminasi limbah organik masuk dan tercampur dengan air tambak. Sehingga, ikan dan udang langsung keracunan dan mati,” tuturnya.

Fitri sangat yakin air Sungai Winong terkena limbah, lantaran perubahan warna air. Biasanya, air sungai itu warnanya kecokelatan, tapi sekarang air berubah menjadi hitam pekat. Limbah tersebut diduga berasal dari pabrik spirtus Palimanan.

Kondisi seperti ini, lanjutnya, sudah terjadi hampir dua minggu. “Sudah sekitar dua mingguan, tapi itu rutin setiap tahunnya. Ketika pabrik spirtus itu sudah mulai produksi, maka Sungai Winong di sini langsung berubah menjadi hitam dan ikan juga pada mati. Tapi kalau lagi nggak produksi, maka kondisi air Winong normal seperti biasa lagi,” ujarnya.

Pihaknya sudah melaporkan kejadian ini kepada DLHD Kabupaten Cirebon. Pihak DLHD pun, sambungnya, sudah datang dan mengambil sample untuk diteliti di laboratorium, apakah benar mengandung limbah organik atau ada sebab lain. Tinggal menunggu hasil lab dari DLHD.

Menurut Fitri, jika memang disebabkan limbah organik, maka ke depan akan berpengaruh kepada lahan pertanian di Suranenggala, khususnya di Desa Muara.“Memang limbah organik ini sangat baik untuk tanaman. Tapi limbah organik juga sangat disukai oleh wereng. Makanya, kalau limbah organik dari sungai masuk ke pengairan pertanian, maka tentu pertanian akan diserang lebih banyak lagi oleh wereng. Karena ada limbah organiknya, sehingga menjadi daya tarik wereng. Untungnya, baru September kemarin pertanian di Suranenggala baru panen,” tuturnya.

Fitri mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mendata total kerugian petani tambak yang gagal panen. Dia belum bisa memprediksi berapa kerugiannya, karena sampai saat ini, masih melakukan pendataan. (den)

The post Petambak Udang dan Ikan Gagal Panen Diduga Akibat Limbah Organik appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Ribuan masyarakat baik dari Kota Cirebon maupaun kabupaten tumpah ruah di sepanjang jalan jalur rute pawai karnaval budaya untuk memeriahkan ritual sedekah bumi atau nadran Gunungjati, Sabtu (15/10).

Tradisi yang diperingati setiap tahun ini, diramaikan dengan arak-arakan ratusan replika yang dibawa para peserta.

Hidayat (28) warga Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon mengaku, hampir setiap tahunnya ia menyaksikan karnaval budaya tersebut.

Dijelaskan Hidayat, nadran atau sedekah bumi sebenarnya digelar sebagai rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan.

“Jadi gak heran, kalau ribuan masyarakat berkumpul memadati badan jalan utama sepanjang jalur ini, sehingga memacetkan arus kendaraan,” kata Hidayat.

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Adi Vivid Agusetiadi Bachtiar mengungkapkan permintaan maafnya bagi pengguna jalan yang ingin menggunakan jalur tersebut. Sebab, dengan adanya kegiatan itu akses menuju Indramayu harus ditutup sementara.

“Saya minta maaf kepada masyarakat Kota Cirebon, khususnya yang ingin menuju Indramayu jalur di daerah Gunungjati ini kita tutup dari pukul 1 siang hingga lepas Isya,” ungkap Vivid.

Sebanyak 200 personel, lanjut Vivid, dikerahkan untuk mengamankan kegiatan tersebut.

“Rekayasa lalin juga kita lakukan, mulai dari Pertigaan Krucuk kita belokan kanan. Kami juga telah berkoordinasi dengan Indramayu untuk pengalihan arus ini,” kata Vivid. (fazri)

The post Semarak Nadran Gunungjati, Akses Jalan Menuju Indramayu Ditutup Sementara appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Bendung Karet Tawangsari di Desa Tawangsari, Losari jebol, Jumat (13/10). Akibatnya, bendung yang memisahkan air laut dan air tawar dari Sungai Cisanggarung tersebut, tidak bisa menahan limpasan air laut yang kemudian masuk ke dalam sisi sungai yang berair tawar.

Padahal tak jauh dari lokasi bendung tersebut, terdapat water treatment plane milik PDAM yang mengambil air bakunya dari Sungai Cisanggarung untuk didistribusikan ke wilayah Losari, Gebang dan Babakan.

Awalnya, hanya satu dari tiga bagian Bendung Karet yang rusak dan bocor. Titik tersebut berada di sisi paling selatan Sungai Cisanggarung. Menurut keterangan OP Bendung Tawangsari, Ranto, kerusakan pada sisi selatan bendung tersebut sudah terjadi berbulan-bulan yang lalu. Namun saat itu tidak ada masalah karena air dari laut tidak sampai naik dan arus dari sungai masih besar.

Puncaknya, menurut Ranto, terjadi kemarin malam. Ada banjir kiriman yang datang tiba-tiba hingga membuat Bendung Tawangsari tidak bisa menampung debit air. Hal tersebut diduga terjadi karena di wilayah hilir dilanda hujan besar.

“Air datang tiba-tiba, satu bendung yang berada di bagian paling tengah akhirnya dikempiskan dan dikurangi tekanan airnya, karena khawatir jika tidak dibuang keluar, air yang datang tiba-tiba itu bisa merusak bangunan bendung,” ujar Ranto saat ditemui Radar, Jumat (13/10).

Hingga kini, air dari hilir sebenarnya sudah mulai normal, sementara air dari sisi laut juga masih besar. Bahkan limpasan pun sudah melewati Bendungan Karet. “Kalau dilihat dari warnanya, meskipun datang dari laut, tapi kalau warna airnya masih coklat pekat, berarti itu masih tawar. Kalau sudah bening itu baru air laut. Jadi kalau sekarang masih aman, belum begitu menggangu pertanian maupun PDAM,” imbuhnya.

Ditambahkan Ranto, sebenarnya perihal kerusakan salah satu bendung tersebut, sudah ia laporkan ke kantor BBWS maupun atasannya. Namun realisasi perbaikan belum kunjung dilakukan. “Sudah saya laporkan kondisi di sini, kita juga sedang menunggu perbaikan,” paparnya.

Sementara itu, Rustamid (45) salah satu warga yang ditemui Radar meminta pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi Bendung Tawangsari, agar tidak menggangu pertanian ataupun pasokan air bersih untuk masyarakat.

“Petani di wilayah kita mengandalkan air untuk pengairannya dari Cisanggarung. Kalau  nanti airnya asin karena limpasan air laut, maka petani bisa jadi gagal panen. Kita tidak punya sumber air selain dari Cisanggarung,” tukasnya. (dri)

The post Bendung Karet Tawangsari Jebol, Pertanian dan Air Baku PDAM Terancam appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Ratusan aset milik Pemerintah Kabupaten Cirebon tercecer di developer. Aset berupa lahan pertanian yang digunakan untuk perumahan, belum dikembalikan oleh developer. Padahal, asset-aset tersebut perlu ditata kembali oleh pemerintah daerah.

Kabid Penataan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, Sucherman menjelaskan, total aset milik pemerintah daerah sebanyak 500 yang dipinjam developer untuk jadi perumahan.

Namun, sampai saat ini masih belum jelas pengembaliannya. Bahkan, pihaknya tidak mengetahui berapa aset yang dipinjam dan belum dikembalikan.

“Persoalan pengembalian aset itu menjadi kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP). Karena belum ada serah terima aset, sehingga tidak tercatat oleh kami,” ujar Sucherman usai rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, kemarin (13/10).

Dia menjelaskan, seiring dengan berlakunya Permendagri nomor 19 tahun 2016, pihaknya memberlakukan ketentuan sewa dua tahun untuk tanah developer yang menggunakan tanah pemerintah daerah.

Di tahun pertama, pihak developer harus sudah menyiapkan tanah pengganti. Dengan demikian, jumlah aset pemerintah daerah akan relatif tetap dan bisa berkembang. Sementara tahun kedua, sudah ada serah terima aset.

“Pemerintah daerah itu mempunyai aset dalam bentuk tanah sekitar 600 aset, sedangkan luasnya sekitar 7 juta hektare. Dari jumlah tersebut, banyak aset yang masih tercecer. Namun kewenangan diserahkan ke SKPD terkait, sedangkan pihaknya hanya bertugas mencatat aset di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Supirman SH menuturkan, developer wajib mengembalikan aset daerah atau desa yang sudah dipinjam. Jangan sampai aset ini berkurang tanpa kejelasan. Apalagi, aset daerah ini sampai diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Tadi pengakuannya sudah empat yang dikembalikan, berbentuk fasum dan fasos di developer. Sedangkan jumlah pengembang itu ada 500 aset daerah. Kami tidak ingin aset ini lepas tanpa kejelasan, sehingga aset milik pemkab berkurang,” pungkasnya. (sam)

The post Duh, 500 Aset Pemkab Cirebon Tercecer di Developer appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon menyiapkan anggaran sekitar Rp10,35 miliar khusus untuk pemeliharaan jalan tipe IIIC di Kabupaten Cirebon.

Pemeliharaan jalan yang dimaksud bukan untuk perbaikan jalan yang rusak parah sehingga harus ada peningkatan jalan, namun pemeliharaan jalan yang untuk kerusakan jalan ringan saja.

Kabid Pemeliharaan Jalan Dinas PUPR Tetty Meirawati ST kepada Radar mengatakan, bidangnya hanya khusus menangani kerusakan jalan ringan. Jika kerusakan sedang hingga berat ada pada bidang peningkatan jalan.

Tetty mengungkapkan, pada tahun 2017 ini dalam APBD murni Bidang Pemeliharaan Jalan mendapatkan anggaran Rp10,35 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk melakukan pemeliharaan berupa penambalan jalan yang berlubang.

“Kita hanya sebatas pemeliharaan, kita menambal jalan yang berlubang sehingga tidak membahayakan penggunakan jalan,” ungkap Tetty.

Mantan Kabid Perencanaan ini menjelaskan, untuk tahun 2017 fokus pemeliharaan jalan sekitar 400 km dari jalan tipe IIIC di Kabupaten Cirebon yaitu sepanjang 650,74 km.

Namun ketika menemukan atau ada laporan kondisi jalan yang dianggap paling berbahaya, maka akan diprioritaskan jalan tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan, timnya akan melakukan pemantauan terlebih dahulu. Hasil survey lapangan dikumpulkan untuk memprediksi titik kerusakan tersebut apakah akan bertambah parah atau tidak.

“Sehingga kita nanti langsung lakukan antisipasinya. Setelah kita kumpulkan semua baru kita laksanakan pemeliharaan secara rutin dengan menambal jalan yang berlubang,” pungkanya.(den)

The post DPUPR Anggarkan 10 Miliar Lebih Hanya untuk Tambal Jalan appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai melakukan uji coba peralihan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) di sejumlah mobil dinas (mobdin) di lingkungan sekretariat daerah. Namun, konversi BBM ke BBG masih belum berjalan maksimal.

Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon H Sucherman mengatakan, penerapan peralihan konversi BBM ke BBG ini baru 4-5 mobdin. Penerapan tersebut berlaku sejak 22 Agustus 2017 lalu.

“Konversi ini dilakukan secara bertahap. Tapi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setidaknya telah menargetkan 200 mobil di lingkungan Pemkab Cirebon yang bisa beralih ke BBG,” ujar Sucherman, kemarin (14/10).

Menurutnya, penggunaan BBG ini akan menghemat pengeluaran anggaran dibandingkan BBM. Sebab, harga BBG sendiri hanya Rp4 ribu per liter. Di samping harga yang murah, BBG juga dianggap lebih ramah lingkungan.

“Tidak semua jenis mobil menggunakan bahan bakar gas ini, utamanya untuk jenis mobil sedan tidak bisa menggunakannya. Tapi, BBG sendiri bisa digunakan untuk jenis kendaraan yang tahun rakitan mobilnya di atas tahun 2010. Jadi, peralihan BBM ke BBG ini bukan mengganti mobil dinas. Tapi, hanya ganti BBM saja,” paparnya.

Dia menyampaikan, kendaraan umum pun sebenarnya bisa dilakukan konversi, dan untuk kendaraan umum yang akan konversi ke BBG bisa koordinasi dengan Dinas Perhubungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Drs Abraham Mohammad MSi mengatakan, dirinya sempat berkomunikasi dengan para pengusaha angkutan untuk konversi bahan bakar gas tersebut.

Hanya saja, persoalannya, SPBG di Kabupaten Cirebon hanya ada satu yakni di Kecamatan Plumbon. Padahal, sebenarnya alat tabung gas diberikan secara gratis kepada pengusaha angkutan.

“Gratis kok dari Kementerian ESDM-nya juga. Tapi persoalan SPBG yang tidak merata di sejumlah titik ini yang menjadi persoalan. Kalau SPBG-nya merata, kemungkinan besar seluruh pengusaha angkutan juga bersedia konversi,” pungkasnya. (sam)

ILMI YANFAUNNAS/RADAR CIREBON

BELUM MENYELURUH: Penerapan peralihan konversi BBM ke BBG kendaraan dinas di lingkungan Setda Pemkab Cirebon saat ini baru 5 mobdin.

The post Uji Coba Konversi BBM ke BBG Mobil Dinas Belum Maksimal appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan optimal kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon akan segera membuat layanan informasi lowongan kerja (lowker) online, dan juga pembuatan kartu pencari kerja secara online.

Kepada Radar, Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja Disnakertrans Kabupaten Cirebon Bishop Ibrahim Sastraatmaja SE mengatakan, layanan lowongan kerja online ini sangat bermanfaat bagi para pencari kerja (pencaker) maupun perusahaan.

Artinya, pencaker dapat mengakses langsung informasi mengenai perusahaan- perusahaan yang membuka lowongan. Begitu pun pihak perusahaan dapat menginformasikan lowongan yang dibutuhkan melalui website tersebut.

“Kita saat ini lagi nunggu kesiapan kementerian, karena bagaimana pun server ada di sana. Begitu pun dengan anggaran, sarana dan prasarananya, insya Allah lah ya tahun depan bisa langsung dioptimalkan,” kata Bishop pada Radar,  belum lama ini.

Menurutnya, masyarakat nantinya tinggal mengklik langsung tabel lowongan kerja yang tertera pada website, nanti di sistem muncul informasi mengenai lowongan kerja dari beberapa perusahaan.

Website ini juga terhubung dengan layanan lowongan kerja di Disnakertrans dan Kementerian Tenaga Kerja RI. Selain info lowongan kerja, juga ditampilkan layanan pembuatan kartu kuning atau kartu pendaftaran pencari kerja.

Dengan layanan ini, para pencari kerja hanya harus mengisi data dan register secara online. Nantinya, data tersebut masuk ke database Dinsnakertrans Kabupaten Cirebon. Kemudian kartu kuning akan dicetak di Disnakertrans Kabupaten Cirebon,  pencari kerja tinggal datang untuk menandatangani lalu mengambilnya.

“Kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk layanan ini. Sehingga masyarakat bisa mencari informasi lowongan kerja dari mana saja, makanya kami saat ini tengah fokus untuk mempersiapkan sarana dan prasarananya juga server,” jelas Bishop.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam satu hari ada sebanyak 200-300 pencari kerja yang datang ke Disnakertrans Kabupaten Cirebon untuk membuat kartu kuning. Jika pada momen setelah lulusan sekolah, Lebaran atau info pegawai negeri, pencari kerja yang datang bisa mencapai 400-500 orang.

Oleh karena itu pihaknya berharap dengan akan diterapkannya lowongan pekerjaan melalui sistem online masyarakat bisa dengan mudah menempati lowongan pekerjaan yang telah disediakan. “Dengan sistem tersebut diharapkan juga dapat menekan angka pengangguran di Kabupaten Cirebon,” tukasnya.(via)

The post Pencaker 300 Orang/Hari, Disnakertrans Segera Luncurkan Lowker Online appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Peran pendamping tenaga desa dalam mewujudkan desa kuat dan mandiri adalah suatu keharusan. Pembangunan desa menjadi salah satu fokus pemerintah hingga saat ini. Salah satu yang dilakukan dengan adanya program tenaga pendamping.

Koordinator Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (PED) Kabupaten Cirebon Muhdis mengatakan, pendamping desa bisa menjadi gerakan sosial yang memiliki gaung yang besar untuk mendorong tumbuhnya kemandirian desa.

“Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Tenaga Ahli (TA) merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di desa untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih seperti halnya tata kelola keuangan Dana Desa dan ADD,” ujarnya pada Radar, Selasa (10/10).

Saat ini, sebutnya, di Kabupaten Cirebon ada 62 PD, PLD ada 109 orang dan TA ada 6 orang. “Pemerintah pusat mengalokasikan dana yang sangat besar bagi pembangunan desa. Begitu juga dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Ketersediaan anggaran ini, apabila dikelola dengan tepat dapat mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, makanya peran PD, PLD dan TA sangatlah penting,”paparnya.

Dengan alokasi dana desa yang tiap tahunnya meningkat, dikatakannya, berpotensi terjadi penyimpangan apabila aparat desa tidak paham ketentuan yang mengaturnya dan berimbas pada banyaknya aparat desa yang berurusan dengan aparat penegak hukum, atau mengundurkan diri dari tugasnya. Untuk itu para tenaga pendamping desa memegang peran penting sehingga peran dan tugasnya harus ditingkatkan dan dipantau terus.

Lebih lanjut, kata Muhdis, Pendamping Desa bertugas mendampingi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon Nanan Abdul Manan menuturkan, para pendamping desa ini sangat menentukan arah pembangunan desa. Sebagai contoh bagaimana di desa tersebut dapat mengelola dana desa Rp 1 miliar lebih dengan tepat dan tidak melanggar hukum.

Pendamping desa juga tidak hanya memberdayakan kelembagaan dan aparatur desa, melainkan juga ikut merencanakan program yang aspiratif sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. “Tentu mereka juga ikut membantu penyiapan laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tukasnya. (via)

The post Pendamping Desa Tentukan Arah Pembangunan Desa appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Ratusan nelayan di Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan sulitnya mendapatkan tangkapan ikan lima bulan terakhir. Hasil tangkapan para nelayan saat ini, turun drastis dibandingkan lima bulan lalu.

Tidak hanya ikan, tangkapan nelayan lainnya seperti kepiting dan rajungan juga sulit didapatkan. Hal tersebut diduga, karena penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (Attrl) dan musim angin kumbang yang saat ini melanda sebagian besar wilayah Cirebon.

“Hasil tangkapan ikan kita turun drastis. Bahkan karena hasil tangkapan yang minim dan jauh dari biasa, banyak nelayan yang enggan melaut karena sudah hampir pasti merugi akibat biaya melaut yang besar dan pendapatan yang kecil. Bisa dibilang ini musim paceklik,” ujar Sobali, ketua Nelayan Desa Bandengan saat ditemui Radar Cirebon.

Sobali menjelaskan, tidak sedikit nelayan Bandengan yang akhirnya terpaksa beralih profesi menjadi pekerja buruh kasar. Hal itu untuk menutupi dan mencukupi kebutuhan hidup selama musim paceklik ini berlangsung.

“Sekarang lagi musim angin kumbang, ditambah penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Selain itu, nelayan dengan perahu cursin dari Kejawanan juga mencari ikan ke pinggir, sehingga kami yang nelayan kecil jadi sulit mendapatkan ikan. Terlebih, mayoritas nelayan kita ini nelayan dengan perahu kecil, tidak bisa jauh mencari ikan,” imbuhnya.

Menurutnya, jika setiap hari cuaca normal dan kondisi laut bersahabat, satu perahu kecil nelayan bisa mendapatkan sekitar 50 kg rajungan. Namun dengan kondisi yang ada sekarang, nelayan bisa mendapatkan 3 sampai 4 kg rajungan juga sudah bagus.

“Padahal sekarang, harga rajungan sedang tinggi. Satu kilo bisa 65 sampai 70 ribu. Cuma di laut lagi susah, tangkapan menurun semua. Tidak hanya di sini, kondisi ini hampir merata,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Cirebon, H Suherman saat dihubungi Radar mengatakan, saat ini dari hampir 10 ribu nelayan di Kabaupaten Cirebon, sekitar 40 persennya masih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

“Sudah banyak yang sadar, dan sekarang berusaha untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Tapi yang bandel ya banyak juga, jumlahnya sekitar 40 persen dari total nelayan Cirebon,” paparnya.

Suherman mengakui, saat ini hasil tangkapan nelayan Cirebon terus menurun tiap tahunnya. Hal tersebut salah satunya disebabkan ekosistem laut yang telah rusak karena penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Karena itu, sebagai salah satu tindak pencegahannya, dia berharap agar pemerintah secara tegas menerapkan aturan yang sudah dituangkan dalam Permen KP No 2 Tahun 2015. Dalam peraturan yang diteken Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tersebut melarang penggunaan Attrl.

“Kalau penuruanan hasil tangkap itu sudah terjadi sekitar 10 tahun terakhir. Ke sininya bertambah parah. Mudah-mudahan kesadaran para nelayan tumbuh semakin besar dan bersama-sama merehabilitasi ekosistem laut untuk masa depan,” ungkapnya.

Terpisah, Samidi, salah satu nelayan Desa Bandengan mengatakan, jika mayoritas nelayan Bandengan saat ini mengalami kondisi yang sama. Selain menghadapi musim paceklik karena minimnya hasil tangkapan, para nelayan juga disulitkan dengan kondisi muara sungai yang sudah lama tidak dinormalisasi.

“Kita sementara tidak melaut dulu. Ini untuk menekan biaya yang keluar, daripada utang terus. Selain itu, banyak juga perahu yang kesulitan untuk keluar ke laut, karena sedimentasi di muaranya sudah tinggi,” bebernya. (dri)

The post 5 Bulan Nelayan Paceklik, Terpaksa Alih Profesi Jadi Buruh Kasar appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Meskipun harga bawang merah saat ini anjlok, namun tidak begitu kondisinya dengan harga bibit bawang merah yang harganya masih mahal. Para petani pun kini kebingungan untuk memulai kembali tanam bawang merah.

Salah satu petani di Pabuaran Lor, Udin (45) mengatakan, harga paling murah untuk 1 kg bibit bawang merah jenis bima curut sekitar Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu. Untuk per hektarenya, paling tidak dibutuhkan bibit bawang sebanyak 1,7 ton.

“Kemarin saja kita rugi, sekarang harus siap-siap beli bibit lagi. Sangat sedikit petani yang menyimpan hasil panen yang disisihkan untuk bibit, rata-rata kalau panen ya jual semua,” ujarnya.

Jika harga bibit Rp 30 ribu, maka untuk satu hektare lahan bawang paling tidak, dibutuhkan uang untuk membeli bibit sebesar Rp 51 juta. Risikonya, bagi yang tidak punya modal harus meminjam ke tungkulak dengan jaminan atau pinjam ke bank juga dengan jaminan sertifikat rumah.

“Kalau kemarin untung sih mending, uangnya bisa buat mutar modal. Masalahnya kemarin saja rugi, akhirnya untuk beli bibit sebagian modal dari hasil penjualan kemarin, sebagian laginya pinjam-pinjam,” imbuhnya.

Dikatakan Udin, sebenarnya beberapa waktu lalu di kalangan petani dan kelompok tani beredar bibit bawang bantuan pemerintah dengan varietas seperti bawang merah bima curut dengan harga yang lebih murah.

“Kemarin sempat ada yang coba hasilnya bagus, cuma memang stoknya sedikit. Katanya untuk percontohan, itu perkilonya cukup murah hanya Rp15 ribu,” bebernya.

Jika serius ingin membantu petani, Udin berharap agar pemerintah mulai melakukan subsidi ke pengadaan bibit, atau minimal menjual bibit murah dengan kualitas bagus, sehingga bisa meringankan beban petani.

“Sekarang untuk bibit, kalau tidak punya stok sendiri, harus beli ke Brebes. Di kita masih jarang yang produksi bibit,” tuturnya.

Sementara itu, Yadi salah satu pengepul bawang merah yang juga petani bawang merah mengaku, selalu menyisihkan sebagian hasil panennya atau hasil pembeliannya untuk dijadikan bibit. Hal itu menurutnya, agar tidak kebingungan atau kesulitan mencari bibit bawang saat masa tanam tiba.

“Kalau yang kita simpan ini sudah berumur dua bulan, ini untuk tanam bulan 11. Maksimal itu bawang yang disimpan 100 hari tidak boleh lebih. Kalau lebih bawangnya bisa menyusut dan kering,” ungkapnya.

Bawang yang disimpan tersebut, diselipkan dalam rak-rak kayu dan tidak terkena kontak langsung dengan tanah. Selain itu, harus dijauhkan dari air agar tidak merusak kualitas dan produktivitas bibit yang nantinya akan ditanam. (dri)

The post Petani Bawang Bingung Hadapi Musim Tanam appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Cirebon memastikan kuota gas melon 3 kg di Kabupaten Cirebon masih sangat aman. Disdagin mengklaim, hingga pertengahan Oktober 2017 ini, penggunaan kuota gas melon masih menyisakan 27 persen lagi hingga akhir tahun 2017 mendatang.

Kabid Perdagangan Disdagin Kabupaten Cirebon, Dadang Heriyadi mengatakan, kuota gas melon hingga Oktober ini masih menyisakan 27 persen.

“Kita sudah konfirmasi ke Hiswana Migas, informasi yang menyatakan bahwa kuota gas melon tinggal 15 persen lagi itu, ternyata salah. Yang benar itu kuota gas melon tinggal 27 persen,” ujarnya, Minggu (15/10).

Dadang mengakui, saat ini di Kabupaten Cirebon banyak sekali penggunaan gas melon yang salah sasaran, tidak sesuai dengan peruntukan. Industri dan rumah makan masih banyak yang menggunakan gas 3 kg. Hal ini berdampak bagi warga tidak punya.

“Jika rumah makan dan industri yang menggunakan gas 3 kg, sama saja mengambil hak orang tidak mampu secara ekonomi,” jelasnya sembari menyampaikan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan sidak ke beberapa rumah makan dan industri. Tentunya, dengan mengajak Hiswana Migas.

Dadang mengaku sangat kesulitan menekan subsidi gas melon agar tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak tepat sasaran. Karena, hingga sekarang, tidak ada peraturan yang mengatur soal sanksinya.

“Kita menindaknya juga akan sulit. Tahun 2017 ini saja, bupati mengeluarkan edaran imbauan agar PNS tidak menggunakan gas 3 kg, tapi karena tidak ada sanksinya, kita juga sulit untuk menindaknya. Sanksi sangat penting agar bisa membuat jera,” imbuhnya.

Pihaknya menyarankan kepada Pertamina untuk melakukan konversi tabung gas melon kepada gas lima kg bagi warga non miskin. Memang ini memerlukan anggaran yang cukup besar, karena harga tabung 5 kg dua kali lipat lebih mahal dari tabung 3 kg. Tapi pihaknya sangat yakin ini merupakan cara yang tepat untuk meminimalisasi dan menekan penggunaan gas melon bagi warga mampu. (den)

The post Disdagin Pastikan Kuota Gas Melon di Cirebon Aman appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Sejumlah harga komoditi sayuran di sejumlah pasar mengalami kenaikan. Kondisi ini mulai terjadi sekitar dua minggu terakhir, dan naik drastis beberapa hari terakhir.

Hal tersebut diakui Asep, pedagang sayur di Pasar Desa Lemahabang Kulon saat ditemui Radar Cirebon. Menurut Asep, kenaikan harga sayuran tersebut bervariasi, tergantung jenis sayur dan ketersediaan stoknya.

“Kalau yang mencolok itu mungkin tomat. Yang besar saya jual Rp 10 ribu/kg, tomat kecil Rp 8 ribu/kg, naiknya sekitar Rp 2 ribu,” ujarnya.

Selain tomat, sayuran lain yang mengalami kenaikan juga terjadi pada sayur buncis yang perkilonya dijual seharga Rp 10 ribu, cabai merah besar yang dijual Rp 18 ribu, cabai hijau besar Rp 10 ribu dan cabai rawit hijau Rp 18 ribu.

“Hampir semuanya naik. Cabai rata-rata naik Rp 2 ribu. Kalau yang paling mahal naiknya paling Rp 5 ribu. Untuk sekarang, sebenarnya harga-harga relatif stabil, termasuk untuk bawang ya, ada kenaikan juga, antara Rp 2 ribu,” sebutnya.

Naiknya harga sayuran tersebut, menurut Asep, lebih banyak dipengaruhi faktor ketersediaan komoditi sayur yang ada di bandar-bandar besar. Dia pun sebenarnya mengetahui, jika harga komoditi di tingkat petani saat ini sedang turun atau sedang murah. Namun dia tidak bisa membeli langsung ke petani, karena harus langsung membeli dalam porsi banyak.

“Kita jual kan diecer juga. Jadi, tidak bisa beli dalam jumlah banyak. Selain karena risiko membusuk, modal kita juga belum banyak. Beli seadanya yang penting uang bisa muter. Sebenarnya bisa saja beli ke petani, cuma mau lempar ke mana nanti barangnya,” katanya. (dri)

The post Harga Sayuran Merangkak Naik appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Hari terakhir pendaftaran partai politik (parpol), hingga Senin (16/9) sore sekitar pukul 16.30 WIB, baru 9 partai politik yang sudah mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon.

Dari 9 partai yang mendaftar, 7 partai yakni, Partai Nasdem, Perindo, PKS, PSI, Gerindra, Partai Berkarya, PDIP Perjuangan yang dinyatakan lengkap dan diterima KPU. Sedangkan dua partai lainnya Hanura dan Partai Golkar belum diterima.

“Kita tunggu saja batas waktunya sampai pukul 00.00 WIB. Bagi partai yang baru ditahap pendaftaran dan yang sudah mendaftar tapi diperbaiki kita menunggunya. Kalau tidak datang berarti tidak lolos,” kata Anggota KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi kepada wartawan radarcirebon.com, Senin (16/10).

Dijelaskan Sopidi, partai politik yang mendaftar di KPU Kabupaten Cirebon bisa dikatakan lolos, jika sudah mempunyai syarat minimal terpenuhi yakni memiliki 1000 lebih anggota dan mendaftar sebelum 00.00 WIB.

“Meskipun baru daftar dan masih harus diperbaiki, tetapi tetap memenuhi syarat lebih dari 1000 anggota, parpol tetap dinyatakan lolos pendaftaran,” katanya.

Menurut Sopidi, dalam pendaftaran partai ada dua tahapan yakni tahapan pendaftaran yang hanya mencocokan jumlah anggota yang ada di sipol dengan dokumen partainya masing-masing.

Sedangkan tahap kedua, sambung Sopidi, penelitian administrasi yang nantinya akan meneliti dokumen dari partai. “Tahap penelitian administrasi ini dimulai dari 17 Oktober sampai 15 November yang berlangsung kurang lebih 1 bulanan,” katanya. (cecep)

The post Baru 7 Parpol Diterima KPU, Ditunggu Hingga Pukul 00.00 appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Aparat desa tidak lagi leluasa untuk menghisap rokok di kantor desa. Pasalnya, melalui Peraturan Bupati (Perbup) nomor 55 tahun 2016 tentang Kawasan Bebas Rokok, kantor desa dan tempat pelayanan masyarakat salahsatu tempat yang harus steril dari asap rokok.

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Pemkab Cirebon, Agung Gumilang mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi Perbup nomor 55 tahun 2016 kepada aparatur desa di Kabupaten Cirebon.

Menurut Agung, masih banyak aparatur desa dan warga yang sembarangan merokok di kantor desa sehingga dapat mengganggu kenyamanan terutama bagi ibu-ibu dan anak-anak saat di kantor atau balai desa.

“Kita inginkan bisa hidup bersih dari aspek penyediaan udara dan jangan sampai menjadi kebiasaan merokok di tempat sembarangan yakni seperti tempat pelayanan masyarakat, itu tidak diperbolehkan. Dalam Perbub ini kita menyarankan agar bagi mereka yang merokok sembarangan diarahkan ke tempat yang disediakan,” kata Agung, Senin (16/10).

Lebih lanjut, dikatakan Agung, bagi mereka yang masih merokok di sembarang tempat seperti tempat pelayanan, akan dikenakan sanksi walaupun bersifat ringan.

“Ya nanti bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan dan sanksi administratif dari manajemen internal. Memang kalau dari sisi sanksinya itu tidak terlalu kuat tetapi kita mengarahkan agar mereka hidup lebih bersih dan sehat,” katanya. (cecep)

The post Kantor Desa Steril dari Asap Rokok, Aparatur yang Melanggar Bakal Disanksi appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Menanggapi kelangkaan bahan baku rotan jenis toiti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cirebon bergerak cepat.

Dinas yang dikomandoi Deny Agustin itu, sudah melakukan tanda tangan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah daerah penghasil bahan baku rotan di Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan.

“Kita sudah melakukan MoU dengan beberapa pemerintah daerah yang memiliki bahan baku rotan yakni Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi,” kata Kabid Perindustrian Eli Lilis Surtini melalui Penyuluh Perindag Dhany.

Dikatakan Dhany, isi dalam MOU tersebut menjamin suplai bahan baku dari Sulawesi bisa diterima di Kabuapaten Cirebon sehingga kebutuhan pelaku industri rotan ini terpenuhi.

“Dalam kerjasama ini juga kita akan mengirim instruktur perajin rotan untuk memberi pelatihan di daerah mereka,” ujarnya.

Diungkapkan Dhany, bahan baku rotan yang dibutuhkan Kabupaten Cirebon sekitar 140.000 ton. Sehingga, kata Dhany, dengan adanya kerjasama ini diharapkan kebutuhan kedepannya bisa lancar dan terpenuhi. (cecep)

The post Bahan Baku Rotan Langka, Disperindag Teken MoU di 3 Pulau appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Sudah hampir satu bulan, traffic light di gate Tol Kanci padam dan tak berfungsi. Akibatnya, banyak pengendara yang kebingungan dengan kondisi tersebut.

Terlebih saat ini, salah satu titik pertigaan paling sibuk tersebut hanya dijaga tukang ojek. Matinya lampu lalu lintas di titik tersebut sebenarnya bukan kali pertama. Beberapa waktu lalu, lampu di titik tersebut mati dan baru diperbaiki sekitar sebulan kemudian.

Padahal, hampir setiap saat, lalu lalang kendaraan begitu padat. Titik tersebut merupakan lokasi persinggungan antara kendaraan masuk dan keluar tol dengan kendaraan yang melintas di Jalan Pantura, baik menuju Jawa Tengah atau Jakarta.

Kondisi paling berbahaya adalah jika pengendara melintas pada malam hari. Padatnya kendaraan membuat pengendara tidak bisa melihat jalan karena traffic light tidak menyala.

Sugiyanto, salah seorang tukang ojek yang ditemui di lokasi mengatakan, sejumlah tukang ojek secara sukarela bergantian mengatur lalu lintas di titik tersebut. “Ini sih iseng sambil nunggu penumpang saja. Kita tidak minta uang. Tapi banyak juga pengendara yang ngasih uang. Ada yang ngasih seribu sampai dua ribu,” ujar Sugiyanto saat ditemui di lokasi, Senin  (16/10).

Padamnya traffic light tersebut membawa berkah tersendiri bagi para tukang ojek yang setiap hari mangkal. “Kalau hasil dari ngatur lalin ini tidak pasti. Tapi lumayan cukup untuk beli minum sama rokok saja. Kita giliran, satu kali ngatur dilakukan oleh dua sampai tiga orang, bahkan bisa empat orang. Kalau sendirian tidak bisa karena kendaraannya banyak,” imbuhnya. (dri)

The post Waspada, Sudah Sebulan Traffic Light Gate Tol Kanci Tak Berfungsi appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Pendaftaran partai politik yang harusnya sudah ditutup, Senin (16/10). Namun, karena ada aturan pusat diperpanjang sampai Selasa (17/10) pukul 00.00 WIB.

“Batas pendaftaran yang seharusnya tadi malam, kini diperpanjang sehari lagi sampai Selasa pukul 00.00 WIB karena ada beberapa partai politik sudah mendaftar tetapi belum lengkap berkasnya. Itu kebijakan dari pusat bukan dari kami,” kata Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Saefuddin Jazuli, Selasa (17/10)

Diungkapkan Saefuddin, ada 17 partai politik di Kabupaten Cirebon sudah mendaftar, tecatat dan diterima KPU.

Dari 17 partai yang mendaftar itu, sebut Saefuddin, ada partai lama dan baru. “Partai baru yang mendaftar ada 5 partai yakni Perindo, PSI, Garuda, Idaman, dan Berkarya,” ungkapnya.

Sedangkan partai lama yang sudah mendaftar, sambung Saefuddin, yakni PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura, Golkar, PKS, PPP, PAN, Partai Demokrat dan PKPI.

“PKPI dan Partai Idaman masih harus melengkapi berkasnya, kami tunggu sampai hari ini (Selasa) pukul 00.00,” ungkap Saefuddin. (cecep)

The post KPU Perpanjang Waktu Pendaftaran, Berkas PKPI dan Partai Idaman Belum Lengkap appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Kondisi bangunan gedung olahraga (GOR) Haji Dahuri di Desa Gebangmekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, tidak terawat. Sejumlah bagian gedung rusak parah dan nyaris tidak bisa digunakan.

Padahal, lokasi bangunan tersebut terletak persis di samping Balai Desa Gebangmekar. Tapi kondisi fisik bangunan tersebut nyaris tak tersentuh perbaikan sejak diresmikan Rokhmin Dahuri pada saat masih menjadi menteri Kelautan dan Perikanan RI pada tahun 2003.

Hampir seluruh jendela pada bangunan tersebut tidak ada. Pintu-pintu bernasib sama dengan jendela.

Sampah dan kotoran terlihat berserakan di sekitar bangunan. Di tengah keterbatasan tersebut, sejumlah anak-anak sekitar masih terlihat menggunakan gedung untuk bermain futsal.

Dulu, bangunan itu untuk kegiatan kemasyarakatan seperti ruang pertemuan, gelanggang olahraga, dan ruang serbaguna. Namun, sudah beberapa tahun terakhir tidak difungsikan akibat rusak berat.

“Kalau di sini paling main futsal karena sudah ada gawangnya. Kita kan kalau mau ke lapang bola jauh. Harus ke blok sebelah. Lapangan sepak bola hanya ada di Blok Karangbulu,” ujar Setiawan, salah satu anak yang ditemui Radar Cirebon.

Meski kerap didera kekhawatiran kejatuhan atap bangunan yang memang sudah rapuh, anak-anak sekitar tidak punya pilihan. Terlebih, jika area lapang yang berada di depan balai desa sedang digunakan untuk acara, maka bangunan tersebut menjadi satu-satunya alternatif untuk bermain sepakbola.

“Kalau khawatir sih ada. Lihat saja atapnya. Sebagian malah sudah lepas. Tapi karena sudah tidak ada lagi, terpaksa maen bolanya di sini,” ungkap dia. (dri)

The post Gedung Olahraga Haji Dahuri Memprihatinkan appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Seiring dengan datangnya musim hujan, masyarakat Kabupaten Cirebon seharusnya meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, di sejumlah lokasi, khususnya di Wilayah Timur Cirebon (WTC) dan dataran tinggi, kerap diterjang bencana, baik itu banjir maupun longsor.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon E Kusaeri mengaku, pada musim hujan, Kabupaten Cirebon merupakan daerah rawan bencana banjir dan longsor. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati.

“Awal tahun 2017 ini, bencana datang silih berganti. Dari mulai banjir dan longsor. Dan kini, musim hujan kembali tiba,” ujar Kusaeri kepada Radar, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/17).

Berdasarkan data yang ada di BPBD awal tahun 2017, sudah sekitar delapan kali banjir terjadi dan merendam warga Kabupaten Cirebon. “Kalau paling sering memang terjadi di Kecamatan Waled, sedangkan longsor di Kecamatan Greged,” terangnya.

Disinggung berapa anggaran bencana alam yang tersedia di BPBD, mantan Camat Kedawung itu menyampaikan, anggaran bencana itu tidak pasti. Sebab, anggaran bencana masuk ke dalam dana cadangan atau dana tidak terduga ketika terjadi bencana alam.

Terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Ir Iwan Rizki mengklaim, pihaknya melakukan antisipasi banjir dengan pencegahan pendangkalan sungai di wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini, Dinas PUPR melakukan kegiatan normalisasi saluran sungai di beberapa muara sungai.

“Bukan hanya rutin, tapi ini sudah menjadi program kegiatan pengerukan normalisasi sungai. Apalagi menghadapi musim penghujan. Hanya saja, ada beberapa kendala yang masih kami hadapi, yakni terkait kewenangan, terbatasnya anggaran dan juga kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga sungai (lingkungan),” ungkapnya, kemarin.

Menurutnya, di Kabupaten Cirebon terdapat 53 muara sungai yang sebetulnya kewenangannya milik Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWSCC).

Namun untuk pengelolaan sendiri dilakukan sinergitas antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, juga Pemerintah Pusat. “Sungai kita diapit DAS (Daerah Aliran Sungai) Cimanuk dan Cisanggarung. Dan ada sekitar 3.500 anak sungai milik Kabupaten Cirebon,” tutur Iwan.

Normalisasi di muara sungai sendiri dilakukan dengan cara pengerukan sedimentasi saluran sungai, yakni dengan menggunakan alat berat, yang lokasinya ada di beberapa titik di wilayah Kabupaten Cirebon, baik wilayah timur, utara, tengah, maupun wilayah barat.

Seperti, Sungai Singaraja Lemahabang, Sungai Pengarengan Astanajapura, Sungai Cimanuk-Cimanis Astanajapura, Sungai Rengas Gegesik, Sungai Palasah Gunungjati, Sungai Cipager Sumber, dan lain-lain.

Pihaknya juga melaksanakan monitor sungai dengan cara piket siaga banjir. Juga melakukan antisipasi banjir dengan pemberian bronjong, karung, pasir, pompa air dan lain-lain. (sam/via)

The post Anggaran Bencana Tidak Pasti, DPUPR Mulai Normalisasi Sungai appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Hari pertama kerja menjadi Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, Selly Andryani Gantina menjadi pemimpin upacara PNS di Kantor Bupati Kabupaten Cirebon, Rabu (18/10).

Selly Andryani Gantina mengaku, menjadi pemimpin upacara merupakan pengalaman pertama kalinya dalam seumur hidupnya.

“Dalam kehidupan saya, memimpin apel adalah pengalaman pertama. Padahal seumur hidup saya belum pernah memimpin apel,” katanya

Selly mengaku, dirinya belum pernah melihat apel PNS sehingga membuat perasaannya sedikit berdebar saat menjadi pemimpin upacara. “Padahal saya belum pernah tahu dan belum pernah lihat apel PNS seperti apa, sekarang menjadi pemimpin upacara,” ucapnya.

Selly juga sempat menceritakan pengalaman kocaknya saat menjadi pemimpin upacara, yang pada saat itu dalam sikap hormat.

“Pada saat hormat, saya menunggu lama banget, kenapa ya? Dan baru sadar ternyata mereka menunggu tangan saya turun,” katanya sambil tertawa.

Dalam kesempatan itu, Selly juga sekalian memperkenalan diri dengan PNS pemda, namun karena masih kaku dan baru hanya memperkenalkan lima menit. (cecep)

The post Pertama Kali Pimpin Apel PNS, Ini Pengalaman Kocak Wabup Selly appeared first on Radar Cirebon.