CIREBON-Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Cirebon yang berangkat ke luar negeri rupanya paling banyak dan masuk dalam kategori terbesar di Indonesia.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon Abdullah Subandi mengatakan, Kabupaten Cirebon merupakan penyumbang terbesar TKI yang berangkat ke luar negeri menempati peringkat keempat se-Indonesia, sedangkan posisi pertama di duduki Nusa Tenggara Timur, dan kedua Nusa Tenggara Barat, kemudian ketiga Indramayu.

“Jumlah TKI Kabupaten Cirebon kalau se-Jawa Barat terbanyak nomor 2, karena nomor satu Indramayu, sedangkan se-Indonesia peringkat nomor 4 terbanyak dengan jumlah TKI 7.470 di tahun 2017,” katanya

Meskipun paling banyak, menurutnya, para TKI ini juga merupakan penyumbang devisa negara paling banyak yakni sebesar Rp6 triliun per tahun. “TKI peyumbang devisa negara besar dan TKI juga meningkatkan ekonomi Kabuapaten Cirebon dan Nasional,” ujarnya

Alasan banyaknya warga Kabupaten Cirebon menjadai TKI, lanjut Dia, mereka beralasan berlomba mencari ekonomi yang lebih mapan demi meningkatkan ekonomi keluarga. (cecep)

The post Kabupaten Cirebon Penyumbang TKI Terbanyak ke Empat Se-Indonesia appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON– Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon tidak dapat memastikan kapan proyek pembangunan Sport Center (SC) Watubelah rampung dibangun. Sebab, anggaran pembangunan tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala DPKPP, A Sukma Nugraha SH MM mengatakan, pembangunan sport center saat ini sudah masuk tahap ke-5 yang meliputi pembangunan tribun timur, tribun barat, drainase,  dan pemagaran. Pembangunan tahap kelima ini menghabiskan anggaran Rp50 miliar dan pekerjaan harus selesai di tanggal 23 Desember 2017.

“Tahun ini kita dapat bantuan dari Pemprov Jabar Rp50 miliar. Dan tahun depan kita ajukan lagi Rp150 miliar untuk pembangunan selanjutnya,” ujar pria yang akrab disapa Agas itu kepada Radar.

Mantan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon itu mengaku, pihaknya belum dapat memastikan kapan pembangunan SC itu akan tuntas 100 persen. Sebab, anggaran untuk pembangunan SC ini bukan multy years (tahun berjalan).

“Anggarannya sangat besar. Kalau diprediksi total keseluruhan pembangunan bisa menghabiskan anggaran sekitar Rp600 miliar. Karena SC di Watubelah ini sama dengan SC yang ada di Bekasi. Dan di Bekasi, SC dibangun menghabiskan anggaran Rp600 miliar, ” terangnya.

Namun, anggaran Rp600 miliar tersebut belum termasuk sarana dan prasana. Menurutnya, agar kualitas pembangunan baik, maka perlu ada pengawalan dari pihak terkait. Sehingga pihak kontraktor mempunyai tanggung jawab yang jelas. “Pembangunan SC tidak boleh main-main. Kualitasnya harus bagus karena akan digunakan untuk menampung ribuan penonton,” tandasnya.

Disinggung apakah pembangunan lapangan tembak yang berdekatan dengan SC itu juga dikerjakan DPKPP, pria berambut klimis itu menambahkan, proyek lapangan tembak bukan kewenangan DPKPP.  Melainkan,  Dinas Kebudayaan Parwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Cirebon.  (sam) 

The post Pembangunan Sport Center Masuk Tahap Lima appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Kekurangan sekitar 13.100 PNS di Kabupaten Cirebon, diakui Bupati Dr H Sunjaya Purwadisastra MM MSi, sangat memberatkan. Terutama minimnya tenaga pendidikan. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah pusat untuk menyetop moratorium PNS, terutama guru, khususnya untuk Kabupaten Cirebon.

Sunjaya sangat berharap, dengan melihat kondisi kebutuhan PNS di Kabupaten Cirebon yang sangat kurang, bisa membuka mata pemerintah pusat untuk bisa membuka alias menyetop moratorium PNS khusus bagi Kabupaten Cirebon. “Kebutuhan PNS guru di Kabupaten Cirebon sangat dibutuhkan. Harapan kami, ini juga dilihat secara obyektif oleh pemerintah pusat,” ujarnya kepada Radar.

Purnawirawan TNI AD ini mengakui, beban APBD untuk belanja pegawai di Kabupaten Cirebon lebih dari 50 persen. Jika mengikuti regulasi pemerintah  pusat, tentu saja sangat menyulitkan Pemkab Cirebon untuk merekrut PNS.

Pria berpangkat akhir kolonel ini menyampaikan, kekurangan PNS di lingkungan Pemkab Cirebon karena sudah bertahun-tahun tidak melakukan perekrutan PNS. Padahal, setiap tahunnya dipastikan ratusan PNS lainnya pensiun. “Karena ada moratorium, maka kita mengangkat PNS-pun tidak bisa,” ucapnya.

Pihaknya menyadari, saat ini sangat sulit untuk bisa merekrut PNS, karena semua regulasi perekrutan dikendalikan pemerintah pusat. Berbeda dengan dulu, yang semuanya diserahkan kepada kabupaten dan kota. “Seyogyanya kebutuhan itu ada di kabupaten kota. Regulasinya dulu itu ke pemerintah daerah, tapi sekarang ditarik lagi ke pemerintah pusat. Sehingga kita sebagai bawahan mengacu kepada pusat, apapun keputusannya sebagai bupati harus loyal kepada pemerintah pusat,” tuturnya.

Bahkan yang paling terberat menurut Sunjaya, belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Cirebon yang masih melebihi 50 persen. Oleh karena itu, ke depan, pihaknya akan segera menekan belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Cirebon mendatang, agar bisa kurang dari 50 persen.

Terpisah, Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto  mengatakan, kebutuhan PNS di Kabupaten Cirebon sudah sangat mendesak. “Kita lihat di berbagai sekolah khususnya SD. Dalam satu sekolah itu bisa dihitung hanya beberapa guru yang PNS, sisanya honorer semua,” bebernya.

Bahkan ada banyak UPT di lingkungan Pemkab Cirebon yang sangat membutuhkan PNS. “Saya lihat ada di beberapa UPT, tapi saya lupa UPT mana itu. Satu UPT hanya diisi kepala UPT seorang PNS, dan satu orang honorer. Sehingga satu UPT hanya diisi dua orang,” pungkasnya. (den)

The post Bupati Sunjaya Minta Moratorium PNS Di-Stop appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON-Upah Minimum Kerja (UMK) Kabupaten Cirebon tahun 2018 nanti bakalan naik sekitar 8,71%, atau sekitar Rp150.000. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Abdullah Subandi.

Menurut Dia, pihaknya saat ini sudah menetapkan kenaikan upah minimum pada tahun 2018 nanti. “Minggu depan kimi akan mengadakan rapat pleno mengundang seluruh perusahaan dan serikat pekerja yang ada di Kabupaten Cirebon untuk membahas upah 2018. Namun kami sudah fix bahwa nilai UMK di Kabupaten Cirebon ini naik 8,71% yang sebelumnya ditahun 2017 sekitar Rp1.723.578, untuk tahun 2018 nanti akan naik menjadi Rp1.870.3700,” katanya

Menurut Abdullah, kenaikan 8,71% tersebut dinilai standar, karena yang penting dalam penentuan upah minimum ini berada di atas UMP Provinsi Jawa Barat yang saat ini berada sekitar Rp1.500.000.

“Mudah-mudahan dengan kenaikan ini pelaku usaha dan serikat pekerja bisa menyepakati dan diharapkan juga adanya keharmonisan antara pekerja dengan pengusaha,” ujarnya.

Abdullah Subandi juga menjelaskan, secara aturan semua upah minimum di setiap perusahaan harus sama yang ditentukan oleh pemerintah daerah. bilamana ada suatu perusahaan yang membayar karyawannya di bawah UMK maka akan dilakukan teguran oleh dinas ketenagakerjaan.

“Kalau ada yang menggaji karyawannya di bawah UMK nanti akan kita lakukan pembinaan terus-menerus sampai perusahaan tersebut menggaji karyawannya sesuai dengan UMK,” tegasnya. (cecep)

The post 2018, UMK Kabupaten Cirebon Naik 8,71 Persen appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Warga (RW) mempunyai peran yang sangat vital dan juga merupakan ujung tombak pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga sangat perlu RT dan RW untuk meningkatkan kapasitas kemampuan demi meningkatkan kinerja dari seorang RT dan RW.

Bahkan Pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri berjanji akan terus meningkatkan anggaran untuk RT dan RW setiap tahunnya. Sehingga Pemkab Cirebon sangat berharap agar para RT dan RW bisa meningkatkan kemampuannya demi melayani masyarakat.

Bupati Cirebon Dr H Sunjaya Purwadisastra MM MSi mengatakan, pihaknya meminta agar para RT dan RW untuk meningkatkan kinerjanya.

“RT RW ini adalah ujung tombak pembangunan di Kabupaten Cirebon, karena RT dan RW juga yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga RT, RW juga yang paling mengetahui paling awal jika terjadi sesuatu. Untuk itu karena betapa pentingnya peran RT dan RW maka kita harap RT dan RW bisa meningkatkan kembali kinerjanya,” ujarnya.

Untuk bisa meningkatkan kinerja, maka RT dan RW sangat perlu adanya peningkatan kemampuan para RT dan RW. “Oleh sebab itu saat ini DPMD menyelenggarakan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan bagi RT, RW tingkat Kabupaten Cirebon, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja para RT dan RW di Kabupaten Cirebon,” tuturnya.

Yang paling penting, menurut Sunjaya, RT dan RW harus bersinergi dan mendukung serta membantu program pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Cirebon.

“RT dan RW merupakan penggerak yang ada di desa dan juga ujung tombak pembangunan ini tentunya harus bisa sejalan dan sinergis dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sehingga Pemkab Cirebon pembangunan yang ada di desa bisa ditentukan oleh RT dan RW,” tuturnya.

Pihaknya berjanji akan selalu memperhatikan kesejahteraan paea RT dan RW dengan meningkatkan anggaran secara rutin setiap tahunnya.

“Kita tidak hanya ingin agar RT dan RW ini meningkatkan kinerjanya saja, tetapi kita juga diimbangi untuk memberikan kesejahteraan bagi para RT dan RW. Sejak kepemimpinan saya anggaran RT dan RW terus ditingkatkan setiap tahunnya, sehingga anggaran RT dan RW selalu kita tingkatkan setiap tahunnya,” ujarnya.(den)

The post Hore.., Anggaran RT dan RW di Kabupaten Cirebon Bakal Naik appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Proses pembangunan tahap pertama Jalan Lingkar Luar (JLL) PPI Gebang sepanjang 81 meter sudah selesai. Jalan yang masih berupa urukan tanah, batu dan pasir yang dipadatkan tersebut menjadi pembuka jalan sepanjang 3,4 KM yang akan menghubungkan Kompleks PPI Gebang dengan jalur pantura.

Pembangunan jalan lingkar luar PPI Gebang tersebut dikerjakan CV Tri Murti dengan spesifikasi sesuai papan pengumuman proyek, panjang sekitar 81 meter dan lebar 22-100. Untuk anggaran pembangunan tahap pertama tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon sebesar Rp 1.942.065.000.

“Beberapa hari terakhir sudah tidak ada pekerjaan, alat berat juga sudah tidak ada, sudah selesai sepertinya,” ujar Wardeni (37) warga sekitar yang ditemui Radar.

Sementara itu, Pjs Kuwu Desa Gebangmekar Soleh mengatakan, saat ini untuk proses pembebasan lahan atau ganti rugi lahan atau tanah terdampak pembangunan PPI Gebang berjalan lancar. Namun saat ini memang masih ada enam bidang dengan tiga pemilik tanah yang masih belum mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan.

“Proses pencairannya terganjal surat-surat kepemilikan, untuk klaim ganti rugi, pemilik lahan terkendala dengan kelengkapan dokumen,” tuturnya.

Menurutnya, pihak pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mendukung dan ikut mengamankan proyek pemerintah tersebut karena hal tersebut untuk kemajuan daerah. Selain itu lokasi lahan yang belum mendapatkan ganti rugi berada jauh di bagian belakang sehingga tidak akan mengganggu proses pelaksanaan pembangunan jalan lingkar luar tahap pertama yang tengah dikerjakan saat ini.

“Yang belum dibebaskan itu ada di belakang, jadi tidak berpengaruh ke pekerjaan yang sekarang dilakukan,” tambahnya.

Informasi yang ia terima dari Pemkab Cirebon, nantinya proyek tersebut tidak hanya didanai oleh Pemkab Cirebon karena jika harus menanggung seluruh pekerjaan, maka APBD kabupaten terlalu berat jika menanggung beban pelaksanaan pengerjaan jalan tersebut. Pihak pemkab konon akan meminta provinsi bahkan pusat untuk ikut membantu mendanai proyek tersebut hingga selesai.

“Kalau untuk tahun ini saya rasa hanya yang 81 meter saja, selebihnya nanti tahun berikutnya, itupun katanya mau minta provinsi untuk ikut kontribusi,” ungkapnya. (dri)

The post Tahap Pertama Pembangunan Jalan Lingkar Luar Gebang Selesai appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Sebanyak 18 pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Kabupaten Cirebon dilantik di Pondok Pesantren Al Idrisiyah Desa Megu Gede, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Minggu (5/11). Ada empat program prioritas diluncurkan sebagai agenda kerja LDNU ke depan.

Keempat program itu di antaranya Kajian Fiqih dan Aqidah Berbasis Ideologi Aswaja Annahdliyah (Kafana) dan Kajian Islam Masyarakat Perkotaan (Kalam Maskot). Kemudian Jamiyah Hadlarah Li Arwahi Annahdliyyin (Hadlariyyin).

Serta Dakwah Masa Kini (DMK). Seiring tren perkembangan “zaman now”, DMK berisi Ngaji Nomnoman (Dakwah Millenial), Dakwahpreneur, Safari Lailatul Ijtima, dan Dakwah Online.

Selain pengurus tanfidziyah, acara pelantikan dihadiri Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon, KH Wawan Arwani Amin dan tamu undangan. Hadir pula Ketua LDNU dari PBNU, KH Maman Imanulhaq, menyampaikan sambutan.

Ketua PCNU Kabupaten Cirebon KH Aziz Hakim Syaerozie berharap, pelantikan pengurus LDNU tidak hanya seremonial semata. Namun pengurus dapat berkhidmat dengan semangat kerja dalam program-program prioritas.

“Hari ini (Minggu, red), setelah dilantik, para pengurus LDNU juga punya beban. Yaitu berdakwah khas Ahlussunnah wal Jamaah NU yang ramah juga diterima kalangan masyarakat dan menolak kekerasan,” kata Azis.

Menurut Azis, tugas dakwah LDNU ke depan bergerak di dua aspek sekaligus. Dia menjelaskan, dua aspek itu adalah agenda dakwah tradisional yang harus dijaga dan dakwah milenial.

Sehingga dengan dilantiknya pengurus LDNU, kegiatan dakwah yang berbasis tradisional bisa lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan. “Kita juga berharap, LDNU merambah dunia maya seperti media sosial Youtube, Facebook, Twitter dan lainnya,” sebut Azis.

Tidak hanya itu, Aziz ingin LDNU memaksimalkan dakwah di sektor yang tidak tersentuh banyak orang. “Sektor yang tidak tersentuh banyak orang itu seperti berdakwah terhadap anak jalanan dan masyarakat yang prinsipnya tidak baik, juga harus dimaksimalkan untuk pengurus LDNU yang baru,” tukasnya. (cecep)

The post Pengurus LDNU Kabupaten Cirebon Dilantik, Program Dakwah “Zaman Now” Jadi Prioritas appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui DPMPTSP Kabupaten Cirebon memberikan piagam penghargaan terhadap perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terbaik di Kabupaten Cirebon tahun 2017 di hotel Verse, Senin (6/11).

Sebanyak 10 perusahaan mendapat penghargaan tersebut. Kesepuluh perusahaan yang mendapat penghargaan adalah PT Cirebon Electric Power, PT Suri Tani Pemuka, PT Jin Sung Food, PT Hymsa Indotraco, PT HM Sampoerna Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Pintek, PT Ayam Unggul, PT Hi Lex Cirebon, dan PT Jafa Palma Indonesia.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Muhadi AS mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online masing-masing perusahan, sehingga LKPM yang merupakan kewajiban perusahaan akan lancar dan tepat waktu dalam penyampaiannya.

“Kita semua menyadari bahwa LKPM online yang dilakukan masih belum optimal dalam menyampaikannya kepada BKPM RI, DPMPTSP Jawa Barat, maupun DPMPTSP Cirebon,” kata Muhadi.

Lebih lanjut, dikatakan Muhadi, tujuan dari kegiatan penghargaan juga sebagai bentuk penganugerahan kepada perusahan PMA/PMDN dalam kepatuhan menyampaikan LKPM secara online tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Sehingga, akurasi data investasi di Kabupaten dapat tercapai.

“Sesuai Perka BKPM RI No 17 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanakan penanaman modal, Pasal 11 dan Pasal 12,” kata Muhadi.

Dalam kesempatan itu, PT Cirebon Electric Power merupakan perusahan terbaik disusul, PT Suri Tani Pemuka, dan PT Jin Sung Food. (fazri)

The post LKPM Online Baik, 10 Perusahaan Asing dan Lokal Raih Penghargaan appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Kabupaten Cirebon merupakan wilayah surplus penghasil sentra padi. Pada pertengahan bulan ini (November), akan memasuki musim panen gadu kedua.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon, Tasrip Abu Bakar mengatakan, musim panen gadu merupakan musim yang ditunggu-tunggu petani di penghujung tahun 2017. Apalagi harga gabah dan beras rata-rata naik Rp 1.000/kg.

“Ya alhamdulillah, harga gabah kering giling (GKG) saat ini sedang naik. Terus terang membuat kami senang. Bahkan pedagang, penggiling dan permintaan dari luar Cirebon berani membeli sebelum masa panen tiba,” ungkap Tasrip kepada Radar Cirebon. 

Menurutnya, para petani merasa beruntung, pasalnya harga GKG kini mencapai Rp 6.500/kg dan untuk GKG jenis ketan bisa mencapai Rp 10.000/kg. Naiknya harga gabah tersebut, menyusul permintaan pedagang pada tingkat penggilingan padi meningkat. Sementara ketersediaan yang dimiliki para petani di daerah sentra relatif kurang.

“Biasanya harga HKG paling Rp 4.000an. Dengan naiknya harga GKG itu, kami sebagai petani sangat senang. Bisa merasakan peningkatan, meskipun hasil panen tahun ini relatif sedikit dibanding panen tahun lalu,” tuturnya.

Kondisi demikian, lanjutnya, akibat cuaca yang tidak menentu. Dengan kata lain, hal itu karena musim kemarau berkepanjangan, akhirnya membuat sejumlah petani mengalami gagal panen.

“Musim panen pertama memang hasil produksi turun, anjlok sekitar 50 persen. Yang seharusnya 1 haktare dapat panen 6-7 ton beras, paling sekarang 2-3 ton. Nah, karena ada pasokan air di musim gadu 2 dari Waduk Jatigede, membuat kami jadi lega. Musim panen gadu 2 Insya Allah produksinya kembali meningkat,” tuturnya.

Dalam hal ini, pihaknya juga kembali berharap besar agar pemerintah mau menambah alokasi asuransi usaha tanaman padi (AUTP) di Kabupaten Cirebon. Karena mendapat subsidi dari pemerintah senilai Rp 164 ribu/musim/hektare, maka petani hanya membayar premi senilai Rp 36 ribu/musim/hektare.

“Dari 55 ribu lahan pertanian dan 496 ribu petani, baru ada 8 persen yang ter-cover asuransi. Untuk itu, saya berharap besar agar Jasindo dan Pemerintah dapat mengcover semuanya minimal bertahap 50 persen dulu. Yang tercover subsidi itu maksimal dua hektare per petani,” papar Tasrip pemilik sawah 3,5 hekare di area Persawahan Gegesik dan Kapetakan ini.

Sementara itu, Kasi Pengadaan Beras Bulog Sub Divre Cirebon, Dadang Unanda menyampaikan, serangan hama wereng, kekeringan, gabah gabug dan hama klowor yang mengakibatkan puluhan hektare persawahan di Kabupaten Cirebon gagal panen. Secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan bulog dalam melakukan penyerapan hasil panen.

“Kami akui hasil penyerapan beras menurun, tapi meski menurun pernyerapannya dibandingkan tahun lalu, namun untuk penyerapan beras Bulog Sub Divre Cirebon masih tertinggi dan peringkat 1 se-Indonesia. Ini karena masih surplus,” kata Dadang.

Dikatakannya, ada penurunan serapan gabah yang dilakukan pihaknya akhir-akhir ini. Penyebabnya, harga gabah yang merangkak naik, yakni harga GKG di tingkat petani mencapai Rp 6.500/kg, sedangkan sesuai Inpres No 05 tahun 2015 harga GKG senilai Rp 4.650/kg. Namun, terhitung 1 Agustus hingga 31 Desember 2017 pihaknya menggunakan harga fleksibel dengan menaikan HET GKG 10 persen dari Inpres.

“Ya kita naikan GKG dari 4.650/kg menjadi Rp5.115/kg, meski petani minta di atas harga itu. Namun kami siasati dengan terus memberikan pelayanan prima kepada para mitra maupun Gapoktan sehingga mereka pada akhirnya mau menjual ke kami,” katanya.

Pelayanan yang diberikan itu, lanjutnya, berupa service one day one cash. Artinya begitu dilakukan proses jual beli, Bulog langsung membayar secara cash dan membuka pelayanan 24 jam non stop. “Kita tidak hutang, kita langsung cash. Dan begitu ada petani yang mau kirim beras kita langsung layani kapanpun itu, meskipun malam hari,” ujarnya.

Untuk stok sendiri, tambahnya, saat ini aman hingga 13 bulan ke depan. Ada sekitar 69.400 ton beras hingga bulan Oktober 2018. “Aman lah hingga 13 bulan ke depan. Bahkan kita move ke daerah lain,” tandas Dadang. (via)

The post Petani Senang Sambut Panen Gadu Kedua, Harga Gabah Naik appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Ribuan masyarakat Desa Lebakmekar, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon mendatangi Kantor Bupati Kabupaten Cirebon. Mereka menuntut Panwas Pemilihah Kuwu (Pilwu) Kabupaten Cirebon mengusut kecurangan yang terjadi pada pemilihan Kuwu serentak yang dilakukan pada Minggu (29/10) silam.

“Kami ingin Panwas Kabupaten Cirebon untuk membuka kotak suara dan mengkroscek kembali DPT yang ada di dalam kotak suara yang ada di Polsek Beber itu,” kata Koordinator Lapangan, Abdul Kholiq.

Abdul Kholiq menjelaskan, masyarakat menemukan indikasi kecurangan seperti penggandaan kartu undangan, perampasan hak, dan ada KTP luar Cirebon tapi dapat mencoblos.

Oleh karena itu, Abdul Kholiq, mendesak kepada Panwas Pilwu Kabupaten segera membuka kotak suara dan mengkroscek jumlah surat suara. “Kalau ada tindak pidana ya segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena kita lihat ini ada tindak pidana,” Katanya.

Abdul Kholiq mengaku, dirinya saat ini tidak menginginkan adanya pemilihan ulang Kuwu di Desa Lebakmekar namun hanya ingin panwas untuk menindaklanjuti temuan warga.

“Kalau pilwu ulang kita tidak ada tuntutan kesana, karena kami melihat ada tindak pidana maka kami meminta panwas agar mempidanakan temuan yang ada di kami, dan pelantikan haus di tunda sampai permasalahan ini jelas,” tegasnya. (cecep)

The post Ribuan Warga Lebakmekar Luruk Kantor Bupati, Desak Usut Dugaan Kecurangan Pilwu appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON  – Pungutan liar (Pungli) memang sudah sangat mengakar dan menjadi budaya buruk di masyarakat. Hal itulah yang menjadi tantangan Tim Saber Pungli Kabupaten Cirebon.

Anggota Tim Saber Pungli yang juga Kasie Intel Kejari Sumber, Irvan Efendi mengatakan, pungli saat ini terjadi karena masyarakat ingin cepat dan instan dalam mendapatkan pelayanan.

“Kita juga masih melakukan pembelajaran di masyarakat, karena bukan hanya Kabupaten Cirebon, yang ingin simpel saja kayak tilang. Hampir setiap minggu terjadi antrean yang panjang, masyarakat sendiri masih belum siap banyak yang mengeluh,” ujarnya.

Sehingga ini merupakan tantangan bagi pihaknya dalam memberantas pungli di Kabupaten Cirebon. “Makanya terkait pungli, kita akan melakukan sosialisasi bukan hanya kepada aparat saja, tetapi kepada masyarakat agar jangan sekali-sekali memberikan sesuatu kepada ASN atau petugas lainnya,” bebernya.

Irvan menegaskan, budaya buruk pungli yang sudah mengakar di masyarakat ini, yang membuat pungli sulit diberantas. “Mungkin sudah budaya Indonesia, pengen cepat dan instan. Padahal semua itu ada proses, tahapan-tahapannya. Jadi jangan berharap pengen cepat-cepat,” tuturnya.

Pihaknya saat ini tengah membidik masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang pemberantasan pungli di Kabupaten Cirebon. “Sejauh ini kita tetap pantau, jangan sampai terjadi pungli-pungli lagi,” ucapnya.

Irvan mengungkapkan, semua sektor kehidupan di tengah masyarakat sangat berpotensi terjadinya tindakan pungli. Dari mulai lahir sampai mati juga banyak terjadi pungli. Jadi semua lini memang selalu berisiko pungli.

Pungli saat ini, menurutnya, tidak mesti tentang pelayanan kepada masyarakat luas. “Pungli itu bukan hanya terkait sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, tetapi ada pungli yang tidak berhubungan dengan masyarakat luas tetapi masyarakat tertentu,” tuturnya.

Sejauh ini memang belum ditentukan nilai uang yang dikategorikan sebagai tindakan pungli. Pihaknya belum memiliki aturan yang jelas. “Hanya segala sesuatu yang aturannya tidak ada, namun diadakan biaya, itu namanya pungli,” tuturnya. (den)

The post Sudah Mengakar, Tim Saber Akui Kesulitan Berantas Pungli appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON  – Meski pembebasan lahan untuk kampus ITB di Arjawinangun tengah diproses, namun Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon memastikan renovasi dan penambahan bangunan di Asrama Haji Watubelah untuk kampus sementara ITB, tetap berlanjut. Pasalnya kampus ITB di Arjawinangun ditargetkan beroperasi pada tahun 2023 mendatang.

Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon, HA Sukma Nugraha SH MM mengatakan, pihaknya tetap akan melanjutkan pembangunan atau renovasi penambahan ruang pada Asrama Haji Watubelah yang akan dipergunakan untuk kampus sementara ITB. “Pembangunan di Asrama Haji Watubelah masih terus dilanjutkan,” ujarnya, Senin (6/11).

Pria yang akrab dengan panggilan Agas inipun mengungkapkan, tahun 2017 tidak dilakukan pembangunan karena memang tidak mendapatkan anggaran untuk renovasi Asrama Haji tersebut.

“Tahun 2016 kita mendapatkan anggaran Rp6 miliar, cuma karena lelang terjadi pada Oktober 2016, sehingga yang terserap hanya anggaran sebesar Rp1,8 miliar. Nah tahun 2017 ini, tidak mendapatkan anggaran. Sedangkan nanti tahun 2018 kita sangat berharap akan mendapatkan anggaran sekitar Rp6 miliar,” tuturnya.

Agas mengungkapkan alasan pihaknya masih terus melanjutkan renovasi Asrama Haji untuk ITB. Karena kampus ITB yang di Arjawinangun itu, ditargetkan untuk beroperasi tahun 2023. Sehingga Asrama Haji Watubelah tetap akan menjadi kampus sementara dan juga rektorat ITB nantinya.

Terkait lahan untuk ITB di Arjawinangun, pihaknya saat ini masih tengah dalam proses tahapan pembebasan lahan. Proses pengadaan tanah harus ada tahapan sesuai UU nomor 2 tahun 2012. Pembebasan lahan untuk ITB diprediksi akhir tahun 2017 ini.

“Kita sama sekali tidak akan tentukan harga berapa-berapanya. Nanti yang menentukan harga adalah tim appraisal. Nanti tim appraisal yang mengkaji untuk menentukan harga. Jadi, nanti ada sekitar 170 bidang lahan yang akan dilakukan pembebasan untuk ITB. Insya Allah pembebasan tanggal 5 Desember,” tuturnya. (den)

The post DPKPP Tetap Tambah Bangunan di Asrama Haji untuk Kampus Sementara ITB appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Hasil pemilihan kuwu di Desa Lebakmekar, Kecamatan Greged terus disoal. Pasalnya, warga desa setempat menemukan kasus tindak pidana yang diduga dilakukan incumbent dalam proses pemilihan. Atas dasar itu, ratusan warga Desa Lebakmekar mengontrog kantor bupati Cirebon, Senin (6/11)

Koordinator Lapangan (Korlap) Massa Aksi, Abdul Kholik, meminta Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Pilwu untuk segera membuka kotak suara dan melakukan kroscek kembali daftar pemilih tetap yang ada di dalam kotak suara. Saat ini, keberadaan kotak suara sudah diamankan di Polsek Beber.

“Maka kami meminta panwas untuk menentukan bahwa hasil pilwu di Desa Lebakmekar ditemukan tindak pidana, karena di sana terdapat beberapa indikasi kecurangan,” ujar Koordinator Aksi, Abdul Kholik, dalam orasinya.

Menurutnya, indikasi kecurangan pilwu di antaranya ditemukan kartu undangan ganda, perampasan hak masyarakat dan warga yang memiliki KTP DKI ikut mencoblos nomor urut dua, yakni incumbent, penggelembungan suara. Selain itu, ada warga di luar Desa Lebakmekar ikut mencoblos.

Disinggung berapa jumlah warga di luar desa ikut memilih pilwu di Desa Lebakmekar, Kholik mengaku tidak mengetahuinya. “Kami tidak dapat memastikan jumlahnya berapa,” kata dia.

Kholik menyampaikan, ketika diketahui terdapat tindak pidana, maka kasus ini harus ditindak secara hukum yang berlaku atau dipenjarakan. Kemudian, pihaknya meminta kepada bupati untuk menunda proses pelantikan agar kuwu Desa Lebakmekar ditunda hingga kasus ini tuntas.

“Kami tidak menginginkan adanya pemilihan kuwu ulang ataupun penghitungan ulang kertas suara. Karena menurut kami, pelaksanaan pilwu di Lebak Mekar telah gagal. Yang jelas, kami punya bukti-bukti konkret,” tuturnya. Ia berharap, persoalan ini harus dijadikan pembelajaran agar tidak terulang di kemudian hari.

Massa yang ditemui Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon Beni Sugiarsa, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon Memet Surachmat, serta Ketua Panwas Pilwu yang juga Kepala Kesbangpol, Zaenal Abidin.

Ketua Panwas Pilwu yang juga Kepala Kesbangpol, Zaenal Abidin mengatakan, pihaknya tetap akan menindaklanjuti aduan warga Desa Lebakmekar terkait dugaan pelanggaran pilwu. “Kita pastikan untuk segera tindak lanjuti aduan warga,” ujarnya.

Zaenal mengungkapkan, penindaklanjutan aduan ini pihaknya akan membahas bersama pihak terkait. “Untuk menindaklanjuti ini, kami tidak sendiri. Kami juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten Cirebon, seperti oleh kejaksaan, kepolisian, TNI,” tuturnya.

Pihaknya sudah menyelesaikan aduan sebelumnya, sehingga kini aduan yang awalnya ada empat mengerucut menjadi satu aduan yang belum terselesaikan. “Kayak dugaan KTP luar daerah sudah tidak lagi masuk aduan. Kini dari empat aduan kini satu yang belum kita selesaikan, yaitu adanya dugaan indikasi double undangan pilwu,” ujarnya. (sam/den)

The post Terus Disoal, Pelantikan Hasil Pilwu Lebakmekar Ditunda appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Kabupaten Cirebon sudah menemukan permasalahan di Desa Lebakmekar, Kecamatan Greged. Salah satu permasalahannya terkait indikasi dobel undangan.

Masalah undangan ganda diketahui setelah melakukan mediasi dengan masyarakat warga Desa Lebakmekar dengan tim Pengawas Pemilihan Kuwu Kabupaten Cirebon, Senin (6/11). Terkait dobel undangan akan ditindaklanjuti tim Pengawas Pemilihan Kuwu Kabupaten Cirebon.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Cirebon Zainal Abidin mengatakan, dari tim pengawas (timas) kabupaten saat ini sedang menindaklanjuti temuan timwas kecamatan yang belum terselesaikan itu.

“Kita sudah mengeruncutkan semua dari permasalahan itu. Ternyata tinggal satu yang belum diselesaikan, yaitu ada indikasi dobel undangan dan kita akan tidak lanjuti,” katanya.

Kesbangpol juga bersama timwas kabupaten akan menindaklanjuti dengan mengundang rapat petugas TPS 1 Desa Lebakmekar. “Kita juga sekarang masi mengumpulkan barang bukti,” ujarnya. (cecep)

The post Kasus Pilwu Desa Lebakmekar, Ini Masalahnya appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Dua tahun terakhir petani di Desa Cikulak, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, dibayangi kegelisahan. Itu setelah ada gudang rongsok atau barang bekas yang dibangun persis di samping lahan persawahan.

Pasalnya, pada saat-saat tertentu, dari dalam gudang seringkali keluar air limbah yang berwarna hitam pekat serta berbau. Air limbah yang diduga merupakan air sisa mencuci ataupun bekas membersihkan barang bekas tersebut dikhawatirkan membawa dampak negatif untuk pertanian.

“Air limbah itu dibuang lewat saluran irigasi, lalu kemudian airnya masuk ke areal pertanian. Kita sudah beberapa kali ajukan komplain, tapi belum ada tanggapan,” ujar salah seorang petani Desa Cikulak, Waslan saat ditemui Radar Cirebon, Senin (6/11).

Menurut Waslan, untuk saat ini memang belum ada dampak negatif yang berpengaruh signifikan pada hasil pertanian maupun untuk lahannya. Namun dikhawatirkan, beberapa tahun ke depan dampak itu baru akan terasa.

“Kalau sekarang masih normal, untuk hasil pertanian juga belum terdampak. Cuma memang banyak petani yang resah. Kalau bisa limbahnya diolah dengan benar dan tidak dibuang ke saluran irigasi,” imbuhnya.

Sementara itu, petani lainnya, Karno saat ditemui Radar mengaminkan apa yang disampaikan Waslan. Menurutnya, gudang rongsok yang ada di Desa Cikulak sudah beroperasi hampir dua tahunan tersebut, memang mengeluarkan air limbah berwarna hitam.

“Waktu-waktu tertentu sering keluar air limbahnya, hitam dan berbau,” tuturnya.

Hasil pertanian sendiri, menurut Karno, untuk areal persawahan di Desa Cikulak cukup bagus. Bahkan untuk panen kali ini saja, dari benih padi gatotkaca yang ditanamnya, meskipun di musim kemarau terbilang berhasil. (dri)

The post Petani Gelisah Limbah Gudang Rongsok Dekat Lahan Persawahan appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Kemarau panjang yang terjadi menyebabkan pesawahan ditumbuhi rumput liar. Hal itu seperti yang terlihat di Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon.

Meskipun lahan persawahan sedang kering karena kemarau, namun pemandangannya hijau asri. Pemandangan tersebut bukan karena hijau padi, melainkan rumput liar yang tumbuh subur.

Rumput liar yang tumbuh subur di persawahan itu, rupanya menjadi berkah tersendiri bagi para penggembala kambing. Mereka leluasa mencari rumput liar di area persawahan untuk pakan kambingnya.

“Seringnya kan agak susah cari rumput bagus. Tetapi di persawahan ini malah banyak dan bagus-bagus rumputnya, jadi saya sering ke sini mencari rumput untuk pakan ternak kambing,” kata Asnandi, warga Panguragan.

Pantauan radarcirebon.com setiap hari ada belasan pencari rumput liar untuk ternak kambing. Mereka mencari rumput liar di persawahan Suranenggala Kidul.

Setiap dari mereka masing-masing membawa rumput satu sampai tiga karung rumput liar diangkut menggunakan sepeda motor. “Bersama saudara mas mencarinya biar dapat banyak rumputnya. Lumayan kan kalau banyak bisa buat simpenan sampai dua hari lebih,” singkatnya. (cecep)

The post Rumput Liar Tumbuh di Persawahan, Berkah bagi Penggembala Kambing appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Sejumlah pelajar SMP maupun SMA terlihat menaiki atap mobil angkutan umum di Jalan Bypass Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Aksi berbahaya itu kerap ditemui saat berangkat maupun pulang sekolah.

Kondisi yang berisiko nyawa itu seperti tak ada teguran dari pihak berwenang. Karena kasus pelajar naik di atap angkutan umum sering ditemukan.

“Sudah biasa di sini pelajar naik ke atap (mobil, red). Di daerah Panguragan, Gegesik juga sama, Mas. Meskipun berbahaya tetap saja mereka nekat,” kata Arifin, warga Arjawinangun.

Arifin, berharap kepada pemerintah daerah maupun kepolisian agar memberikan sosialisasi atau pembinaan kepada pelajar di setiap sekolah. Selain itu para sopir angkutan umum harus ditegur agar tidak memperbolehkan penumpang naik atap mobil. (cecep)

The post Lihat, Pelajar Pulang Pergi Naik Atap Mobil tapi Tak Ada Teguran appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Masalah sampah yang berada di Jalan Poros Arjawinangun-Panguragan dikeluhkan warga. Volume sampah yang terus menumpuk dan berserakan di titik Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, itu tampak kumuh.

Berdasarkan informasi, sampah yang berserakan begitu banyaknya merupakan kiriman dari berbagai desa di wilayah Arjawinangun. Bahkan, sebagian sampah pasar Jungjang dibuang di tempat lokasi itu.

“Pantas kalau semakin banyak volumenya. Sampai saat ini desa terdekat semua buang sampahnya di tempat ini,” ujar Udi, warga sekitar.

Menurut Udi, pemerintah daerah maupun pemerintah desa sudah melakukan pengerukan dan mengangkut sampah dengan mobil setiap minggunya. Bahkan saat tidak ambil juga beberapa orang dari petugas dengan sigap melakukan pembakaran di sampah tersebut.

Keberadaan sampah yang juga berbau tak sedap tersebut mengganggu aktivitas warga yang setiap hari melintas. Hingga saat ini, masalah sampah di area itu belum ada penyelesaian efektif dari pemerintah daerah.

“Kalau yang saya lihat, memang setiap minggu dua sampai tiga kali pasti ada mobil sampah yang ke sini untuk mengangkut sampah. Kadang subuh dan kadang siang,” sebut Adi. Menurutnya, warga berharap ada penyelesaian dari pemerintah daerah. (cecep)

The post Warga Keluhkan Volume Sampah di Jalan Poros Arjawinangun-Panguragan appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Memasuki musim penghujan, kondisi jalan berlubang mulai banyak ditemukan. Seperti di sepanjang Jalan Pantura Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon.

Padahal jalan nasional tersebut belum lama diperbaiki dan kondisinya pun lumayan bagus. Kondisi jalan lubang itu meresahkan pengendara yang melintas, karena bisa menyebabkan kecelakaan.

Pantauan radarcirebon.com, sepanjang Jalan Pantura Palimanan-Arjawinangun lubang-lubang kecil sudah mulai bermunculan. Terutama di wilayah Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon.

Tidak hanya yang hotmix, namun jalan beton juga mengalami bolong-bolong. “Memang sih lubang itu terlihat baru dan belum ada korban. Tetapi, bagi yang tidak tahu itu bisa menyebabkan kecelakaan,” kata Asep, warga Pegagan.

Asep berharap kepada pemerintah pusat agar tanggap mengatasi jalan yang berlubang. Karena sekecil apa pun jalan berlubang di jalan pantura, sangat membahayakan keselamatan pengendara. (cecep)

The post Baru Masuk Musim Hujan, Jalan Pantura Palimanan Mulai Ditemukan Jalan Berlubang appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON-TKI asal Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Hasan Basri (22), yang kecelakaan kerja pada kapal di Afrika dan sempat dikurung oleh majikannya, sudah pulang ke rumah. Hasan berhasil pulang, Senin sore (6/11), meski banyak perlakuan tidak mengenakkan.

Ditemui di rumahnya, Hasan mengatakan memaksakan diri pulang meski dalam kondisi sakit. Dirinya pulang seorang diri. “Dari tempat penampungan kerja sampai bandara, saya hanya diantar oleh sopir saja. Setelah di bandara dan sampai ke rumah, saya sendirian,” ujarnya.

Walaupun tiket telah disediakan, namun Hasan mengeluh. Perjalanan pulang seorang diri dengan kondisi sakit, sangat memberatkannya. “Tiket memang disediakan. Tapi ketika pulang, banyak sekali hambatannya,” terangnya.

Ketika di Bandara Adis Baba, dia dipersulit petugas. Hasan diinterogasi polisi, menanyakan identitas karena data yang ada di tiket berbeda. “Diminta uang sama petugas polisi supaya tidak diproses karena tiketnya tidak sesuai. Karena ingin cepat pulang ke Indonesia, akhirnya saya kasih 110 dolar Amerika,” ujarnya.

Saat ini Hasan butuh pengobatan karena ada beberapa bagian tubuhnya yang cedera dan sakit. Tidak banyak yang diungkapkan Hasan, mengingat kondisinya saat ini yang baru saja berobat.

Diberitakan sebelumnya, Hasan mengalami kecelakaan kerja di Afrika, Rabu (25/10). Pasca kecelakaan kerja tersebut, Hasan bukannya diobati dengan baik, namun justru dikurung dan diisolasi oleh majikannya pada sebuah kamar setelah pulang dari rumah sakit. (den)

The post TKI Asal Cirebon yang Dikurung Majikan Sudah Pulang appeared first on Radar Cirebon.