CIREBON – Ratusan massa pendukung salah satu calon yang dinyatakan kalah dalam gelaran Pilwu Serentak di Desa Lebakmekar, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, menggeruduk balai desa. Mereka menyatakan tidak puas dengan proses dan hasil pilwu. Karena itu, massa menuntut persoalan itu diselesaikan secara hukum dan aturan yang berlaku.

Koordinator Aksi, Abdul Kholik mengatakan, jika warga Lebakmekar tidak menginginkan adanya pemilihan kuwu ulang ataupun penghitungan ulang kertas suara. Karena menurutnya, pelaksanaan pilwu di Lebakmekar telah gagal.

“Kami punya bukti-bukti konkret, semuanya jelas, ada 300 warga dengan surat undangan yang terdaftar di DPT tidak bisa menggunakan hak suaranya. Padahal belum mencoblos, tapi data di DPT sudah diceklis, ini kan tidak bener,” ujarnya.

Dia pun menuntut agar persoalan tersebut diselesaikan secara hukum dan harus dijadikan pembelajaran agar tidak terulang di kemudian hari. “Ini ranahnya pidana. Kalau begini kan berarti ada penggandaan. Ini yang harus diperjelas. Polisi harus turun tangan. Kita pegang bukti-buktinya. Kalau tidak, kita akan aksi lebih besar dengan massa lebih banyak,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakapolres Cirebon, Kompol Wadi Sa’bani saat dihubungi Radar Cirebon menjelaskan, jika persoalan tersebut dipicu adanya keberatan dari pihak salah satu calon kuwu yang tidak puas dengan hasil pemilihan. “Pihak yang keberatan mengatakan ada dugaan surat undangan ganda dalam pilwu serentak. Tadi kita lakukan mediasi antara Panwas Kecamatan dan pihak yang tidak menerima hasil pemilihan,” bebernya, Senin (30/10).

Dalam mediasi yang dihadiri unsur muspika dan pihak yang tidak menerima hasil pilwu, pihak yang keberatan menyampaikan aspirasinya terkait surat undangan ganda. Salah satunya atas nama Juhedi dan atas nama Jalil yang beralamat di RT 17 Lebakmekar.

Selain itu, pihak yang keberatan juga menyampaikan dugaan ada warga ber- KTP Jakarta, namun bisa menggunakan hak pilih di Lebakmekar. Tapi ini baru sebatas aspirasi dan keberatan, sehingga harus ditelaah lagi kebenarannya.

Setelah melewati proses mediasi yang alot, akhirnya didapat kesimpulan jika pihak yang keberatan dengan hasil pilwu akan melaporkan perkara tersebut ke Panwas Pilwu Kabupaten Cirebon. Pihak yang keberatan tersebut juga bersedia dan sanggup meredam dan tidak mengerahkan massa selama proses pengaduan terkait dugaan kecurangan dalam pilwu ditangani pihak terkait.

“Mudah-mudahan situasi tetap aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini demi kepentingan bersama. Situasi lingkungan harus tetap kondusif. Kalau tidak puas dengan hasil pilwu, ada mekanismenya. Silakan ditempuh,” ungkapnya. (dri)

The post Tidak Puas Hasil Pilwu, Massa Luruk Balai Desa Lebakmekar appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra mencanangkan 2 desa di Kecamatan Gunungjati sebagai kampung wirausaha. Kedua desa yang dicanangkan oleh Sunjaya itu, diantaranya adalah Desa Astana dan Jatimerta.

Dikatakan Bupati Sunjaya, masyarakat di Desa Astana dan Jatimerta mempunyai kreativitas dan mau berusaha mendapatkan penghasilan yang lebih sehingga lebih cocok bila dicanangkan menjadi kampung wirausaha.

“Masyarakat di sini betul-betul memiliki potensi UMKM yang bagus, mereka mempunyai kreativitas untuk mau berusaha dan mendapat penghasilan lebih baik dari apa yang sudah mereka dapat. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh desa-desa lainnya,” kata Sunjaya.

Untuk itu, lanjut Sunjaya, perlu adanya pembinaan dan movitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM terhada Desa Astana dan Jatimerta sehingga para pelaku usaha lebih semangat lagi.

“Kalau mereka bisa tentunya ada semangat baru, tapi kalau tidak bisa berwirausaha tentu ada ketidakmauan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana mengatakan, dengan dicanangkannya dua desa ini oleh Bupati Cirebon, pihaknya akan mendukung dengan memfasilitasi dan membina para pelaku usaha agar bisa menjadi pelaku wirausaha yang mandiri.

“Setiap tahun kita menargetkan 100 pelaku usaha baru dengan harapan bisa lebih lagi, termasuk dengan dicanangkannya dua desa sebagai kampung wirausaha, dengan harapan menjadi contoh bagi desa lainnya,” katanya. (cecep)

The post Bupati Sunjaya Canangkan Desa Astana dan Jatimerta sebagai Kampung Wirausaha appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak 2017 di Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan, Minggu (29/10). Namun dari 101 desa penyelenggara pilwu, masih ada satu desa yakni Desa Kalibaru, Kecamatan Tengahtani yang hasil kemenangan pilwu belum bisa diumumkan. Hal itu lantaran hasil kedua calon mengalami draw (seri).

Ketua Pengawas Pilwu tingkat Kabupaten Cirebon, Zaenal Abidin menyampaikan, baru saja dimintai konsultasi oleh panitia kuwu Desa Kalibaru perihal hasil suara kedua calon yakni Handy Riyanto dan Santosa. Kedua calon sama-sama memperoleh 1.424 surat suara.

“Karena persoalannya bukan pada perselisihan hasil suara, maka kami selaku panitia pengawas tidak ada intervensi atau tidak memutuskan siapa pemenangnya. Makanya, tadi baru saja dimintai konsultasi mengenai Perbup Pilwu nomor 60 tahun 2017,” tutur Zaenal, Senin (30/10).

Menurutnya, persoalan hasil suara yang seri, maka solusinya bisa dicari di dalam Perbup Pasal 54 ayat 2 dengan bunyi alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksi calon pada saat penghitungan suara. Dan pada pasal 55 berbunyi dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia dengan calon dan/atau saksi, maka ketua panitia berwenang untuk menentukan dan bersifat mengikat.

“Hasil draw tidak mesti pilwu ulang. Ini persoalannya lain. Jadi berdasarkan pasal tadi, panitia kuwu bisa memutuskannya dengan ketentuan pasal tersebut,” ungkapnya.

Dalam hal ini, lanjut Zaenal, Panitia Kuwu Desa Kalibaru Kecamatan Tengahtani bersama para saksi dan calon, agar langsung melakukan musyawarah perundingan. “Ya sesegera mungkin. Setelah itu, baru akan diberikan masa sanggahan ketidakpuasan pilwu untuk Kalibaru,” kata Zaenal.

Adapun di hari pertama masa sanggahan ketidakpuasan hasil pilwu, tampaknya belum ada laporan dan aduan yang diterima. “Alhamdulillah tidak ada, semoga besok juga tidak. Hanya saja, tadi ada dari Desa Lebakmekar yang mengadu, namun laporan tersebut tidak ada kaitan dengan masa sanggah hasil perselisihan surat suara. Tadi masalahnya pada surat undangan yang katanya double, makanya mangga panitia diselesaikan,” bebernya.

Sementara itu, hasil rekapitulasi suara masuk yang diterima Radar Cirebon melalui quick count dari pendamping desa bukan jadi acuan utama. Karena hasil tersebut belum dilakukan kroscek ulang dengan bukti BAP.

Di Desa Panguragan, misalnya, jika sebelumnya disebut pemenangnya H Kodim dengan meraih 1.141 suara dan peraih suara tertinggi kedua Mulyadi dengan 1.046 suara, ternyata yang benar pemenangnya adalah Mulyadi dengan 1.141 suara. Sementara H Kodim meraih suara tertinggi kedua dengan angka 1.046 suara.

Sementara di Desa Lemahabang yang sebelumnya tertulis pemenangnya adalah Agus Hadi Permana dengan meraih 943 suara, yang benar pemenangnya adalah Rini dengan 943 suara, adapun Agus Hadi Permana hanya memperoleh 54 suara.

“Ya ada desa yang beda. Makanya tadi langsung dilakukan koreksi. Mungkin saja itu human error dalam penulisan, tidak menjadi persoalan besar,” tandasnya. (via)

The post Hasil Pilwu Desa Kalibaru Draw, Tak Mesti Pilwu Ulang, Nih Aturannya appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Cirebon sehingga masuk tiga besar se-Jawa Barat dikarenakan berbagai faktor, salahsatunya tingkat perceraian yang tinggi.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD dari Fraksi PDIP, Aan Setiawan kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Dikatakan Aan, perceraian di Kabupaten Cirebon tertinggi ke-4 se-Indonesia. “Perceraian bisa membuat mereka menjadi drop dan tidak semangat dalam mencari perkerjaan sehingga mereka menjadi pengangguran,” ulas Aan.

Selain itu, angka kemiskinan tinggi juga karena faktor kelahiran di Cirebon juga tinggi, pendidikan masih rendah serta faktor penyerapan tenaga kerja yang kurang. “Ini juga merupakan faktor yang membuat Kabupaten Cirebon termiskin ketiga di Jawa Barat,” katanya.

Dijelaskan Aan Setiawan, investasi yang banyak di Kabupaten Cirebon lebih kepada investasi modal bukan investasi padat karya sehingga tidak membuka lapangan kerja.

Sehingga, lanjut Aan, perlu pencanangan melalui program-program bupati yang mengutamakan padat karya. “Penyerapan kerja juga menjadi faktor penting yang menyebabkan kemiskinan,” katanya.

Aan mengaku malu dan sedih ketika mendengat Kabupaten Cirebon menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga se-Jawa Barat, mengingat Cirebon merupakan kawasan yang strategis.
Untuk itu, pihaknya juga akan melakukan upaya agar bisa mengatasi hal tersebut.

“Kita masih melakukan upaya ke arah sana, nanti di program APBD 2018 kita akan fokuskan ke program kemasyarakatan untuk menuntaskan kemiskinan dan mulai dari 3 hari ke depan kita akan melakukan pembahasan APBD,” katanya. (cecep)

The post Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Tinggi, Anggota DPRD FPDIP Mengaku Malu appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Spot senderan penahan tebing kritis di Sungai Cijurai, Desa Belender, Kecamatan Karangwareng, akan ditambah beberapa titik. Hal tersebut diperlukan karena masih ada beberapa titik kritis yang mengancam jiwa dan harta benda miliki masyarakat.

Sofwan ST, wakil ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja (kunker), melihat hasil pekerjaan senderan dengan anggaran sekitar Rp400 juta tersebut.

“Kalau untuk pengerjaan, saya lihat sudah sesuai spesifikasi. Termasuk dengan pemasangan tiang pancang. Cuma, jika melihat langsung di lokasi, mungkin masih dibutuhkan lagi senderan itu di beberapa titik. Saya rasa ini masih kurang panjang,” ujarnya.

Dijelaskan Sofwan, pembangunan senderan tersebut sebenarnya merupakan kewenangan dari BBWSCC. Namun karena saat itu dari pihak BBWSCC tidak bisa menganggarkan, maka akhirnya disetujui pada APBD Perubahan.

“BBWSCC tidak bisa semudah itu menyediakan anggaran. Harus lewat pengajuan dan mungkin bisa lama prosesnya. Sementara wilayah tersebut butuh segera penanganan, tidak bisa menunggu lama. Istilahnya adalah tanggap darurat,” imbuhnya.

Politisi Gerindra tersebut menegaskan, kondisi di lapangan memang harus ada penambahan spot senderan. Itu adalah kebutuhan yang harus segera dilakukan. Terlebih, ada beberapa bagian di wilayah tersebut yang juga sama kritisnya.

“Cuma untuk penambahan senderan, kita butuh komunikasi lebih intens dengan BBWSCC. Baiknya seperti apa, apakah sumber anggarannya dari banprov atau lainnya,” katanya.

Soalnya, lanjut Sofwan, kemungkinan kecil mengandalkan dari APBD Murni untuk menambal seluruh bagian yang longsor.

“Butuh biaya yang tidak sedikit. Apalagi bukan hanya di wilayah Sungai Cijurai saja yang butuh perbaikan,” bebernya. (dri)

The post Masih Ada Titik Kritis, Sofwan Usulkan Penambahan Spot Senderan Sungai Cijuarai appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Setiap investor atau perusahaan yang masuk di Kabupaten Cirebon diwajibkan menggunakan tenaga kerja dari lokal. Hal itu dikatakan Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Aan Setiawan kepada sejumlah awak media.

Dikatakan Aan, pihak DPRD Kabupaten Cirebon bersama dengan Dinas Perizinan serta Bupati Cirebon menyepakati bersama, bahwa investasi yang masuk ada di Kabupaten Cirebon wajib minimalnya 80% merekrut tenaga kerja lokal.

“Jika ada investor masuk ke Kabupaten Cirebon wajib ninimalnya 80% mempekerjakan tenaga kerja lokal. Ketentuan ini sudah disepakati bersama, ketika investor mengurus izin harus memenuhi syarat itu,” kata Aan, Senin (31/10).

Diakui Aan, pihaknya melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon sudah melakukan pengecekan ke setiap perusahaan.

“Laporannya sudah 90% perusahaan memenuhi tenaga kerja lokal, dan sisanya masih dilakukan pengecekan dan pembinaan pertama,” kata Aan yang juga anggota Komisi I ini.

Jika ditemukan perusahaan yang pekerjanya banyak tenaga asing atau luar Kabupaten Cirebon, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan sampai pada tindakan tegas yakni dicabut perizinannya.

“Kita pertama kali melakukan pembinaan dulu, kalau sudah tiga kali dilakukan pembinaan dan masing bandel kita akan cabut izinnya,” kata Aan Setiawan.

Aan juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon untuk melapor ke pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Cirebon jika mengetahui ada pabrik yang tenaga kerjanya banyak dari luar Kabupaten Cirebon. (cecep)

The post Aan Ingatkan Perusahaan Wajib Pakai Tenaga Kerja Lokal appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON  – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon berencana membuka Rumah Sehat Baznas (RSB). Rencana tersebut merupakan prioritas langsung dari instruksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Cirebon segera memiliki RSB.

Bagian Pendayagunaan Baznas Kabupaten Cirebon, Abdul Rifai Feri menyampaikan, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan dengan mitra-mitra terkait dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Cirebon untuk menghadirkan program-program pelayanan kesehatan dalam bentuk RSB.

“RSB ini nanti diperuntukkan bagi kaum duafa dan masyarakat miskin,” ungkap Feri , Selasa (31/10).

Untuk mewujudkan rencana itu, kata Feri, pihaknya akan mengajukan pengadaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk dihibahkan dalam pendirian RSB.

“RSB ini nanti bentuknya seperti rumah sakit. Untuk mendirikan RSB setidaknya butuh tanah dengan luas 2.000 meter persegi. Untuk merealisasikan rencana ini, kami akan segera melakukan koordinasi dengan Pak Bupati,” tutur Feri.

Dikatakannya, di Indonesia, baru ada enam RSB. Menurutnya, kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi semua orang.

Tapi, bagi kaum duafa, pelayanan kesehatan yang memadai dan layak sering kali menjadi hanya sekadar impian. Dalam hal ini, Baznas menyadari betul keadaannya.

“Mudah-mudahan rencana ini segera terwujud. Rencananya  kami mengajukan perhomohan lahan di sekitar Watubelah karena dinilai sterategis. Dekat dengan lingkungan pendidikan dan asrama haji,” katanya.

Sementara itu, Ketua IDI Kabupaten Cirebon, dr H Mohamad Luthfi SpPD mengatakan, RSB akan menjadi akses prioritas kesehatan unggulan secara gratis bagi duafa.

“RSB ini rencananya dibangun menggunakan dana infak untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Semoga kami semua bisa mewujudkannya,” harap dia. (via)

The post Gandeng IDI, Baznas Berencana Bangun Rumah Sakit bagi Kaum Duafa appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  Kabupaten Cirebon, Drs Abraham Mohamad MSi menyayangkan penarikan retribusi menara telekomunikasi mandek hampir tiga tahun.

Menurutnya, dalih penarikan retribusi tidak bisa dilakukan karena digugat para provider, bukan menjadi alasan masuk akal. Sebab, Diskominfo bisa menempuh jalur melalui judicial review setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan para provider.

Dengan kejadian ini,  pemerintah daerah dirugikan karena hanya mendapat dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  saja. Sementara retribusi tidak masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya merasa prihatin dengan kondisi ini. Kenapa Perda Nomor 8 tahun 2011 itu tidak ditindaklanjuti oleh Diskominfo? Akibatnya, pemerintah daerah tidak bisa menarik retribusi menara telekomunikasi hampir tiga tahun. Padahal kita ini kan otonomi daerah,” ujar Abraham kepada Radar Cirebon, Kemarin (31/10).

Menurutnya, upaya diskominfo saat ini berencana menarik retribusi menara lagi dari hasil revisi Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon. Penarikan tersebut sudah disetujui oleh para provider dan harus segera direalisasi.

“Adapun secara teknis, harus diatur melalui peraturan bupati (perbup). Kenapa menggarap perbup saja lama sekali? Padahal membuat perbup itu tidak seperti membuat perda.  Artinya,  perbup itu lebih mudah. Saya sebagai mantan kadiskominfo meminta kepada pejabat di diskominfo untuk segera memulihkan kembali retribusi menara telekomunikasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kabupaten Cirebon, Ir Ade Hasan MSi mengatakan, setelah Perda Nomor 8 tahun 2011 direvisi, para provider telekomunikasi siap memberikan retribusi kembali. “Setelah perda itu direvisi,  mereka siap memberikan retribusi lagi dengan catatan,” ujar Ade.

Beberapa catatan yang kini sudah dituangkan dalam revisi Perda Retribusi Menara Telekomunikasi di antaranya,  retribusi yang masuk ke pemda itu sebagian digunakan untuk pembinaan kepada para provider minimal setahun tiga kali,  serta keamanan tower dan CSR untuk warga yang lokasi rumahnya berdekatan dengan tower.

“Tapi, penarikan retribusi menara telekomunikasi ini belum dapat diberlakukan tahun 2017. Sebab,  harus menunggu peraturan bupati karena penarikan retribusi itu harus sinkron antara perda dan perbup.  Kemudian,  revisi perda yang baru disahkan belum lama ini pun masih disosialisasikan kepada para provider,” pungkasnya. (sam) 

The post Retribusi Menara Hilang 3 Tahun, Mantan Kadiskominfo Ngaku Prihatin appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Tiga hari pasca pemilihan kuwu (Pilwu) serentak di Kabupaten Cirebon, masih menyisakan masalah. Sedikitnya tiga desa melaporkan kasus kecurangan pilwu ke Kesbangpol Kabupaten Cirebon.

Kepala Kesbangpol Zainal Abidin mengatakan, pelaksanaan pemilu yang berlangsung pada hari Minggu (29/10) berjalan lancar. Namun, ada tiga desa yang melapor ke Kesbangpol terkait dugaan kecurangan.

“Tadi yang melaporkan itu ada tiga desa, yaitu Lebakmekar, Kalianyar dan Kasugengan Kidul. Permasalahannya karena ada beberapa warga yang tidak masuk DPT (daftar pemilih tetap) atau tidak mendapatkan undangan. Ada juga yang tidak percaya dengan panitia karena dianggap saudara calon,” kata Zaenal.

Sejauh ini laporan dari beberapa desa terkait kecurangan pemilihan kuwu serentak itu, kesbangpol menganggap biasa dan tidak dianggap serius.

“Ya karena bentuk laporannya seperti curhatan gitu. Seperti kecurangan pada panitianya. Jadi masih kategori ringan,” kata Zaenal.

Padahal, menurut Zaenal, semua tahapan yang sudah dilalui panitia pemilihan kuwu serentak di Kabupaten Cirebon dinilai baik dan maksimal. Sehingga kesbangpol akan mempertimbangkan laporan tersebut.

“Semua tahapan yang dilalui panitia ini sudah bagus. Buktinya, tingkat partisipasi masyarakat tinggi, yaitu sekitar 77 persen,” sebutnya.

Disinggung masalah yang ada di Desa Kalibaru, Kecamatan Tengahtani, Zaenal menyebut, tidak masuk desa yang melaporkan. Karena saat ini permasalahan sudah diselesaikan. (cecep)

The post 3 Desa Lapor Kecurangan Pilwu, Kepala Kesbangpol: Itu Masalah Ringan appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Situasi di Desa Lebakmekar, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, masih tegang. Bahkan, pelayanan masyarakat di balai desa lumpuh.

Karena unjuk rasa massa yang tidak puas dengan hasil pemilihan kuwu (pilwu), Minggu (29/10) masih berlangsung hingga Rabu (1/11). Akibatnya, perangkat desa belum berani ngantor secara normal.

Tidak hanya pelayanan masyarakat. Dua sekolah yang terletak persis tak jauh dari balai desa sempat diliburkan karena situasi yang belum kondusif. Sejumlah guru yang merangkap panitia pilwu masih dicari untuk dimintai klarifikasi para pendukung yang tidak puas.

“Pelayanan di balai desa sudah tiga hari libur (hingga Rabu, red). Siswa SD juga kemarin libur dua hari. Padahal aksi kita tidak akan menggangu. Kita tidak akan menghalang-halangi pelayanan kepada masyarakat. Urusan kami dengan panitia pilwu. Kami minta klarifikasi. Kalau merasa benar, datang dan temui kami!,” ujar salah satu perwakilan warga, Kholik, kemarin.

Kholik sebanarnya sudah merasa janggal dengan gelaran pilwu sejak tahap awal. Dari mulai penetapan daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih tetap (DPT), dan undangan yang disebar.

Dia pun menunjukkan banyaknya kertas undangan yang tidak bisa digunakan. Karena ternyata, saat di bawa ke tempat pemungutan suara (TPS), kertas suara atas undangan tersebut sudah digunakan.

“Harapan saya, ada penjelasan dari panitia. Kasus ini harus betul-betul dikawal oleh panwas (panitia pengawas) sampai tuntas. Yang salah biarkan dibuka, jangan ditutup-tutupi. Kita berhari-hari tidak pernah ditemui oleh panitia. Kita datangi sekretaritanya juga kosong terus,” tegasnya.

Iing (48), salah seorang warga yang rumahnya persis di depan balai Desa Lebakmekar membenarkan kabar liburnya sekolah dan lumpuhnya aktivitas pelayanan umum. Menurutnya, hal tersebut mungkin saja dipicu karena kondisi politik di Desa Lebakmekar yang masih tegang hingga berpengaruh ke hal-hal lain seperti pelayanan dan liburnya sekolah.

“Balai desanya jadi seperti polsek. Tiap hari banyak polisi yang jaga. Kalau perangkat desanya belum kelihatan,” katanya.

Lumpuhnya pelayanan di balai desa juga disampaikan anggota Polsek Beber yang sudah sekitar empat hari sejak pilwu berjaga-jaga. Menurut salah satu anggota Polsek Beber, Aiptu Ari, dia dan beberapa anggota polres ditugaskan untuk menjaga dan mengamankan balai desa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Setiap regu jaga ada 11 personel. Kita amankan balai desa ini 24 jam. Kita jaga bergantian. Alhamdulillah situasi masih bisa kita kendalikan. Cuma, untuk pelayanan memang sampai sekarang belum ada. Sebab, tidak ada perangkat desa yang masuk kantor. Kalau dihitung, ini sudah hari ketiga,” ujarnya.

Terpisah, Kuasa Hukum Warga Lebakmekar yang keberatan dengan hasil pilwu, Agus Prayoga SH menuturkan, saat ini ditunjuk untuk mengawal langsung perkara tersebut sampai tuntas. Menurut Agus, persoalan yang terjadi dan timbul di Desa Lebakmekar harus dijadikan pelajaran berharga, sehingga tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Kita akan kawal. Termasuk kita tunggu juga hasil kajian dari teman-teman di Panwas Pilwu Kabupaten Cirebon. Kita sudah pegang beberapa bukti dan akan kita serahkan nanti untuk mendukung pelaporan yang sudah dilakukan,” tuturnya. (dri)

The post Pasca Pilwu, Desa Lebakmekar Masih Tegang, Pelayanan Masyarakat Lumpuh appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Gerakan radikalisme yang mengubah ideologi Pancasila harus di waspadai. Sebab, gerakan ini telah masuk ke pundi-pundi sekolah dan perguruan tinggi.

Bahkan, tidak sedikit guru di sekolah-sekolah negeri yang mengandalkan pemahaman keislaman dari sumber-sumber yang mengarah ke gerakan Islam radikal.

Demikian disampaikan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lapkesdam) PCNU Kabupaten Cirebon, Rosyidin kepada Radar Cirebon di sela-sela seminar Membedah Peta Gerakan Radikal Atas Nama Agama di Indonesia di Gedung PCNU Sumber, kemarin (1/11).

Menurutnya, sasaran yang rentan disusupi ajaran radikal itu, lebih banyak di sekolah menengah atas (SMA) negeri dibandingkan swasta. Berdasarkan riset yang pernah diketahui PCNU menyebutkan, 20 persen dari 30 guru yang diwawancarai membaca seputar Islam dari sumber tidak resmi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bahayanya lagi, saat ditanya seputar kenapa Pancasila ingin digantikan negara khilafah, jawaban para guru tersebut mencengangkan. Yakni, karena tidak mendapatkan manfaat dari Pancasila sebagai ideologi negara.

“Ini bisa bahaya bagi generasi kita, karena ajaran yang disampaikan guru itu berdasarkan jurnal-jurnal yang disebarkan sebuah organisasi keislaman (radikal, red). Seperti JAT melalui internet maupun literasi lainnya. Hasilnya, mereka masuk ke arah pemahaman negara khilafah yang cocok untuk menggantikan ideologi Pancasila,” terangnya.

Apalagi, sejumlah temuan juga didapatkan bahwa sekolah negeri justru lebih rentan terkena gerakan radikal melalui siswanya dibandingkan sekolah swasta. Itu bisa dilihat dari kegiatan ekstrakurikuler rohis di SMA yang pengurusan dan pengelolaannya dipercayakan kepada siswa.

“Dari situ, kemudian ada alumni yang turut mengurus yang notabenenya membawa pemikiran berbeda ditularkan kepada siswa yang ikut ekskul tersebut,” katanya.

Lebih lanjut Rosidin mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang dilansir Yayasan Mata Air, bahwa, 3,7 persen dari 2.700 pelajar dan mahasiswa Indonesia setuju negara khilafah menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara.

“Angka ini memang tidak signifikan. Namun kalau dibiarkan justru angkanya kemungkinan besar akan bertambah. Karena, pelajar dan mahasiswa sumber informasi yang menjadi rujukan cenderung lebih banyak didapat dari luar sekolah. Mislanya internet, buletin organisasi Islam, teman organisasi kalau di sekolah rohis dan di perguruan tinggi tarbiyah-tarbiyah istilahnya,” kata Rosyidin.

Dia menambahkan, dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan, pelajar dan mahasiswa ini bisa jadi penggerak untuk gerakan radikal jika tidak diantisipasi secepatnya, termasuk Cirebon.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Kabupaten Cirebon Ajun Komisaris Didi Septiyadi mengatakan, ada beberapa penyebab rekrutmen yang dilakukan suatu kelompok kepada masyarakat. Di antaranya, golongan pemuda yang memiliki golongan fanatisme kuat tapi ilmu agama masih rendah.

“Juga ada orang dengan karakter keras, masyarakat yang berpendidikan rendah, serta pemuda yang labil dan mencari jati diri,” singkatnya. (sam)

The post Waspada, Sekolah Negeri Rentan Disusupi Ajaran Radikal appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon belum dapat menentukan ketetapan upah minum regional (UMR) tahun 2017. Kepala Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Abdullah Subandi menyampaikan, meski bersama Dewan Pengupahan, Serikat Pekarja, Tripartit dan Apindo telah menyelanggarakan rapat koordinasi (rakor), namun UMR belum bisa diputuskan.

“Belum diputuskan. Sudah dirapatkan tapi kita nunggu SK acuan UMK Provinsi Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan, kemudian usulan diajukan ke bupati, lalu ke gubernur, lalu diplenokan,” ungkap Subandi kepada Radar Cirebon, Rabu (1/11).

Sesuai hasil rakor bersama, rencananya nilai UMR Kabupaten Cirebon berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di tahun 2018 naik Rp 150.000. “Rencananya memang naik 150 ribu, dari UMR tahun ini kan Rp 1.723.578 menjadi Rp 1.872.000,” kata Subandi.

Subandi menerangkan, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, UMR sebetulnya tidak lagi berdasarkan survei KHL. Artinya, penghitungan berdasarkan jumlah UMR lama ditambah dengan produk domestik regional bruto (PDRB) dan inflasi.

“Ya meski ada aturan itu, tetap kita survei KHL. Tujuannya agar sebagai pembanding dan pertimbangan sebelum mengajukan nilai UMR ke bupati dan gubernur. Kalau berdasarkan acuan nasional, UMR rata-rata naik 8,71 persen,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cirebon, Acep Sobarudin lagi-lagi berharap agar Pemerintah Kabupaten Cirebon meninjau UMR 2018 naik minimalnya 10 persen. “Kalau 8,7 persen itu memang acuan secara nasional, tapi ya setidaknya naik 10 persen. Apa-apa sudah mahal, jangan hanya ikut-ikutan. Sekarang saja banyak subsisi yang dicabut, mulai dari listrik, gas dan lain-lain,” tandasnya. (via)

The post Prediksi UMR Kabupaten Cirebon Rp 1.872.000, Nih Penjelasannya appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Sebanyak 276 dari 920 bangunan sekolah dasar Kabupaten Cirebon masuk dalam kategori rusak sedang dan berat yang segera harus direhab.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Iman Sukiman, Rabu (1/11). Tahun ini, kata Iman, pihaknya baru bisa merehab sekitar 80 lebih bangunan sekolah dasar (SD).

“Kalau keinginan kami sih dana untuk merehab sekolah dasar ini diperbanyak karena masih banyak SD yang perlu direhab. Kami juga berupaya meminta bantuan kementerian untuk rehab sekolah,” katanya.

Menurut Iman, banyaknya bangunan sekolah dasar yang saat ini sudah rusak atau masuk kategori harus direhab, disebabkan karena perencanaan dari awalnya banyak menggunakan kayu padahal kayu cepat keropos.

“Kayu kan cepat keropos, nanti kita akan perbanyak menggunakan baja ringan karena baja ringan itu lebih kuat dan tahan lama,” ujarnya.

Bagi sekolah dasar yang saat ini mengalami kerusakan, lanjut Iman, jika ingin mendapatkan bantua melalui UPT Pendidikan, kemudian dilakukan pengecekan oleh Disdik Kabupaten Cirebon.

“Apabila ada sekolah yang rawan sekali rusaknya, bisa langsung lapor ke kami dan akan segera kami tindak lanjuti,” katanya. (cecep)

The post Duh, Ratusan Bangunan SD di Kabupaten Cirebon Rusak appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Sebagai garda terdepan dalam industri penerbitan media massa, Radar Cirebon Group selalu memberikan perhatian penuh kepada loper (penjual koran eceran). Baru-baru ini, salah satu loper Radar Cirebon yang berada di Sumber, Kabupaten Cirebon, mendapatkan bantuan satu unit gerobak beserta modal usaha, sebagai pemberdayaan ekonomi.

Program bantuan itu, merupakan buah hasil kerja sama antara Radar Cirebon dengan JPx dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta para donatur lainnya seperti Lotte Grosir dan Zmart.

Lukman, selaku penerima bantuan, memberikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah mengupayakan program bantuan kepadanya. Dia akan memanfaatkan bantuan yang sudah diterima untuk meningkatkan usahanya.

“Selain jualan koran, saya juga jualan asongan. Adanya bantuan ini sangat membantu saya. Terima kasih semuanya,” kata Lukman kepada Radar Cirebon.

Dia sendiri merasa terkejut dengan adanya bantuan itu. Sebab, pengajuan awal kepada Baznas melalui Radar Cirebon dan JPx adalah usaha jual beli pulsa. “Saya kaget awalnya, tapi tetap disyukuri saja,” imbuhnya.

Sementara, perwakilan JPx yang ikut hadir dalam acara simbolis pemberian bantuan tersebut menjelaskan bahwa tujuan program itu merupakan pemberdayaan untuk loper-loper Radar Cirebon yang berada di bawah naungan agen.

“Program ini adalah lanjutan dari program sebelumnya, yakni pemberian handphone kepada 25 orang loper dan agen, plus modal untuk berjualan pulsa dan pembayaran elektronik lainnya,” ujar Dimas Andoko.

Program pemberian gerobak akan terus berjalan secara bertahap. Sampai semua loper Radar Cirebon terserap program. “Saat ini masih dalam tahap inkubasi. Jika tahap ini sudah landing, tentu akan menjamah ke semua loper,” tegasnya.

Hadirnya Baznas dalam program ini, karena JPx ingin mengajak semua lembaga, baik profit maupun nonprofit untuk turut membantu melakukan pemberdayaan loper. Karena  mereka memang sangat membutuhkan perhatian. “Kita akan mengajak sejumlah pihak untuk terlibat aktif dalam program ini,” pungkasnya. (jun)

The post Loper Radar Cirebon Dapat Gerobak Asongan appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Cirebon, Eka Hamdani, memastikan, pembagunan Pasar Sumber tahap pertama selesai 20 Desember 2017. Sehingga bulan depan, Pasar Sumber bisa ditempati para pedagang.

“Sekitar 20 Desember kita perkirakan jadi. Nanti 20 Desember itu mereka, pedagang, bisa langsung menempati. Namun tergantung keinginan mereka (pedagang, red), mau langsung menempati atau nanti menunggu setelah pembangunan tahap dua selesai,” kata Eka

Eka Hamdani mengatakan, sebenarnya, semua keputusan untuk menentukan pedagang pindah diserahkan kepada para pedagang sendiri. Kesepakatannya melalui musyawarah dengan pihak pengelola Pasar Sumber.

“Setelah 20 Desember nanti akan ditetapkan audit dari kualitas. Kita jelaskan dan tawarkan ke pedagang mau ditempati sekarang atau menunggu sampai pembangunan 100 persen,” kata Eka.

Eka menjelaskan, meskipun pada 20 Desember nanti sudah dikatakan jadi sekitar 70 persen dan bisa ditempati pedagang. Namun ada beberapa bagian bangunan yang masih perlu pembangunan. Pembangunan tahap kedua dilanjutkan pada 2018.

“Kalaupun pedagang memaksakan untuk pindah pada Desember nanti, yang sudah layak hanya kios. Sedangkan untuk los dan lemprakan, masi bentrok dengan pembangunan tahap dua. Mungkin nanti aktivitasnya terganggu. Tapi itu semua kita serahkan kepada pedagang, apakah ditempati atau tidak,” katanya.

Pembangunan Pasar Sumber yang saat ini pada tahap pertama, menghabiskan anggaran sebanyak Rp 12 miliar. Dari angka tersebut, progres pembangunan pasar mencapai 70 persen dan sudah bisa ditempati pedagang pada 20 Desember nanti.

Sedangkan, pada tahap kedua di tahun 2018, merupakan penyelesaian bangunan secara utuh. Pada tahap kedua, Disdagin menyiapkan anggaran Rp 4,8 miliar.

“Progres pembangunan membutuhkan dana Rp 16,5 miliar untuk jadi secara utuh. Pada tahun 2017 baru ada anggaran Rp 12 miliar, terus dilanjutkan dengan pembangunan tahun 2018 dengan anggaran yang disiapkan Rp 4,8 miliar. Anggaran itu lebih, agar nanti sesuai dengan rencana,” pungkasnya. (cecep)

The post 20 Desember 2017, Pasar Sumber Sudah Bisa Ditempati Pedagang appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Progres pembangunan Pasar Sumber sudah 68 persen. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Cirebon memastikan, pada 20 Desember, progres pembangan Pasar Sumber mencapai 70 persen dan sudah bisa ditempat pedagang.

Rencananya, para pedagang yang menempati toko, kios, los, dan lemprakan tidak bayar alias gratis. Namun, pedagang hanya dikenai kewajiban retribusi setiap hari dan tahunnya.

Kepala Bidang Pasar Disdagin Kabupaten Cirebon Eka Hamdani mengatakan, meskipun penempatan pedagang nantinya gratis, namun harus tetap mematuhi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. “Meskipun gratis los dan kiosnya, nanti mereka tetap dikenakan retribusi,” kata Eka.

Eka menjelaskan, untuk retribusi harian setiap jenis pedagang dikenakan biaya retribusi berbeda. Dia menyebutkan, toko Rp 4.500, kios Rp 2.400, los Rp 1.500, lemprakan Rp 1.000 dan PKL Rp 1.000.

Sedangkan untuk retribusi tahunan atau sewa tempat usaha, hitungannya per meter persegi. Adapun harganya yakni toko Rp 30.000 per meter, kios Rp 25.000 per meter , los Rp 12.000 per meter dan lemprakan Rp 6.000 per meter.

“Ada juga untuk retribusi penyimpanan barang yang nanti dibayar per tahun. Toko harus bayar Rp 30.000 dan kios Rp 20.000. Semua itu nanti dananya akan masuk PAD (pendapatan asli daerah),” kata Eka. (cecep)

The post Pedagang Gratis Tempati Pasar Sumber, Hanya Bayar Retribusi appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon rupanya tidak pernah selesai. Sejumlah titik jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon terdapat tumpukan sampah.

Tak terkecuali di jalan poros Kecamatan Suranenggala menuju Panguragan. Baru-baru ini muncul tumpukan sampah sebayak satu truk di pinggir jalan.

Pantauan radarcirebon.com, tumpukan sampah itu mengganggu keindahan jalan penghubung kecamatan yang di samping kanan kirinya merupakan ladang sawah. Terlebih, tumpukan sampah di lokasi itu tidak ada sebelumnya.

“Sudah empat harian di situ. Ada sampah plastik, tidak bertambah, tidak berkurang dan tidak dibakar. Tidak tahu maksudnya apa dan untuk apa, yang jelas bukan sampah masyarakat,” kata Arya, salah satu warga yang biasa melintasi jalan tersebut.

Sepengetahuan warga, tumpukan sampah itu dari salah satu truk yang sengaja membuang di pinggir jalan. “Itu salah satu truk yang membuang sampah di situ dengan sengaja. Karena sudah masuk wilayah Suranenggala Lor, jadi saya tidak berani menegur,” kata Cholid, Kuwu Suranenggala Kidul. (cecep)

The post Aneh, Jalan Suranenggala-Panguragan Tiba-tiba Muncul Tumpukan Sampah appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Bendung Plester yang berada di Desa Leuwidinding, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, sangat penting perannya untuk menopang keberadaan ratusan lahan pertanian warga. Berkat keberadaan bendung yang terakhir dipugar pada tahun 1977 itu, mampu menyelamatkan ratusan hektare lahan pertanian dari ancaman kekeringan yang melanda hampir sebagian besar wilayah Cirebon.

Ismail, salah satu petani dari Desa Leuwidinding saat ditemui Radar Cirebon mengatakan, hasil panen di Desa Leuwidinding saat ini, bisa dikatakan berhasil dan terhindar dari ancaman kekeringan. Hal itu berkat dari manfaat keberadaan Bendung Plester.

“Air di sini tersedia hampir sepanjang tahun. Kemarau sekarang juga tidak mongering. Jadi, untuk pertanian kita gunakan sistem pompanisasi untuk pengairan dan hasilnya bagus,” ujarnya kepada Radar Cirebon.

Diakuinya, ketersediaan air yang melimpah membuat lahan pertanian di Leuwidinding tidak hanya ditanami padi, tetapi juga digunakan petani bawang. Hasil panen petani sejauh ini bisa terbilang sukses.

“Pendapatan panen juga bisa menutup pengeluaran ekstra, karena biaya menggunakan pompanisasi. Ini bisa menutup kerugian dari musim panen lalu yang mayoritas gagal karena serangan hama dan penyakit,” imbuhnya.

Untuk per hektarnya, petani bisa memperoleh kurang lebih empat ton gabah. Angka itu jauh dari jumlah panen terakhir yang bisa dikatakan gagal panen akibat serangan hama kerdil hampa atau hama klowor.

“Mungkin yang perlu ditingkatkan itu normalisasi bendungnya. Karena setahu saya, sejak lama sekali, sejak saya kecil, belum pernah saya lihat ada normalisasi. Sedimentasinya juga lumayan tinggi. Kalau dinormalisasi, bendung ini bisa menampung debit air lebih banyak, dan sebagai cadangan untuk musim kemarau,” paparnya.

Air di bendung itu pun masih terbilang cukup bersih dan masih asri, karena lokasinya cenderung jauh dari perumahan dan pemukiman warga. Bahkan, anak-anak kecil masih menggunakan air bendungan tersebut, meskipun hanya sekadar untuk mandi dan bermain.

“Airnya bersih. Banyak yang suka mandi di sini. Cuma yang mungkin perlu ditingkatkan itu saja, normalisasi bendung. Ini sudah sangat lama tidak dinormalisasi,” ungkapnya. (dri)

The post Bendung Plester Butuh Normalisasi, Sumber Utama Pengairan Warga appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON– Kementerian PAN RB serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) belum memberikan restu kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk merekrut Pegawai Negeri Sipil. Padahal, daerah yang dipimpin Dr H Sunjaya Purwadisastra MM MSi itu, sejauh ini sangat kekurangan PNS, terutama tenaga pendidikan.

“Untuk Kota dan Kabupaten Cirebon belum ada ya rekrutmen PNS. Karena pemerintah pusat belum mengizinkan,” ujar Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto kepada Radar.

Meskipun Kabupaten Cirebon mengalami kekurangan PNS yang sangat banyak, namun tetap saja untuk merekrut PNS, harus seizin pemerintah pusat. “Seleksi mandiri tetap penetapan PPK (pejabat pembina kepegawaian, red) pusat yaitu presiden. Kita tidak bisa asal merekrut saja,” jelasnya.

Menurut Novi, untuk mengetahui secara pasti jumlah kekurangan PNS di lingkungan Pemkab Cirebon, saat ini tengah dilakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan. “Sekarang sedang berlangsung. Namun kita menggunakan data tahun 2013. Kebutuhan PNS di Kabupaten Cirebon sekitar 26.889 orang, sementara PNS yang ada sebanyak 13.789 pegawai. Sehingga kita membutuhkan 13.100 pegawai lagi,” bebernya.

Agar Pemkab Cirebon bisa disetujui merekrut PNS, pihaknya sudah melakukan berbagai macam langkah. Antara lain merencanakan kebutuhan PNS selama lima tahun ke depan dengan rincian satu tahun sekali. Kemudian melakukan pengisian aplikasi informasi Kemenpan RB, mulai kebutuhan untuk jabatan tertinggi, sampai dengan fungsional pelaksana.

Namun menurut Novi, yang mengganjal untuk merekrut PNS, Kabupaten Cirebon saat ini memiliki belanja pegawai dari APBD yang melebihi 50 persen. “Salah satu syaratnya belanja pegawai di APBD nggak boleh lebih dari 50 persen. Sedangkan dalam peraturannya, kabupaten dan kota rasio APBD-nya untuk belanja pegawai tidak boleh melebihi 50 persen,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengadaan Non Kementerian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, Maryono mengatakan, perekrutan PNS di setiap daerah, harus terlebih dahulu mengisi kebutuhan pegawai yang diperlukan, sesuai PP 11 tahun 2017. Sesuai PP 11 tahun 2017, formasi ditetapkan oleh Kementerian PAN dengan mengacu peraturan sesuai analisis kebutuhan dan analisis jabatan. Jadi, Kementerian PAN dan RB melihat apakah analisis jabatan dan analisis beban kerja sudah dibuat. Kalau di situ memang kekurangan guru, itukan hal dasar. Maka, pemerintah memperhatikan hal itu. “Ya tentunya dikaitkan dengan anggaran. Tentu daerah yang tahu,” ucapnya.

Selain itu menurut Maryono, setiap daerah yang ingin merekrut PNS tidak boleh memiliki belanja pegawai melebihi 50 persen dalam APBD masing-masing daerah. “Sesuai kebijakan, akan memperhatikan sarana dan prasarana dalam pengeluaran APBD. Tentu tidak boleh lebih dari 50 persen APBD-nya untuk anggaran belanja pegawai,” tuturnya.

Maryono mengungkapkan, bukan hanya Kabupaten Cirebon yang mengalami kekurangan PNS. Tetapi juga di daerah lain. Dia memastikan dalam waktu dekat, setelah 2017, Kota dan Kabupaten akan diperbolehkan merekrut PNS, khusus untuk tenaga kesehatan dan pendidik. (den)

The post Pemkab Cirebon Belum Boleh Rekrut PNS appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON-Penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Cirebon belum efektif. Padahal, tidak sedikit investor yang hadir di Kabupaten Cirebon. Alhasil, pengangguran masih belum menyusut. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Yuningsih MM kepada Radar.

“Kita lihat ya pengangguran semakin banyak, tetapi perusahaan dan pabrik di Kabupaten Cirebon juga semakin banyak. Ini sangat bertolak belakang,” ujar Yuningsih.

Menurut dia, hadirnya para investor di Kabupaten Cirebon yang selalu meningkat setiap tahun, bisa menyerap tenaga kerja lokal. Sehingga, kehadiran investor dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. “Kita tidak alergi dengan para investor, karena Kabupaten Cirebon juga memang memerlukan investasi untuk pembangunan. Tapi ya tentunya harus balance. Ketika pabrik semakin banyak, itu harus bisa menekan pengangguran,” tuturnya.

Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai kewajiban untuk bisa menekan perusahaan, agar mengkaryakan masyarakat sekitar tempat berdirinya bangunan para investor. Selain itu, pemkab juga harus menyiapkan tenaga kerja terampil yang mempunyai kemampuan.

Artinya, ada regulasi yang mengatur karyawan lokal bisa terserap berapa persen dari jumlah karyawan yang dibutuhkan. Kemudian, pemkab juga harus bisa memberikan pelatihan dan pendidikan kepada warga. Hal itu diperlukan, jangan sampai ketika pabrik atau perusahaan siap menampung pekerja lokal, tetapi pekerja tersebut tidak bisa bekerja karena keterbatasan keterampilan.

Dia menambahkan, untuk mewujudkan agar perusahaan wajib merekrut tenaga kerja lokal, pihaknya saat ini tengah menyiapkan draft raperda. “Kita tengah menggodok Raperda tentang Pengelolaan Investasi di Kabupaten Cirebon. Jadi, nanti dalam raperda tersebut akan lebih detil lagi peraturan mengenai kewajiban perusahaan merekrut dan mengkaryakan warga Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (sam)

The post Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Belum Efektif appeared first on Radar Cirebon.