CIREBON – Pengumuman calon panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang terpilih akan diumumkan pada 29 Oktober 2017. Ada tiga besar masing-masing kecamatan yang lolos menjadi panwascam.

Ketua Panwaslu Nunu Sobari mengatakan, saat ini sudah menyeleksi para calon panwascam melalui tahapan-tahapan tes. Seperti tes administrasi, tes tulis dan wawancara.

“Karena tadi kita harus bimtak ke Jakarta dan sekarang ada sosialisasi, jadi pengumumannya nanti dilakukan pada 29 Oktober 2017. Dan yang terpilih nanti hanya 120 orang dan tiga orang Per Kecamatan,” kata Nunu.

Nunu menjelaskan, dari tahapan awal, sekitar 580 pendaftar calon panwascam di Kabupaten Cirebon. namun, setelah melalui berbagai tahapan hingga wawancara, hanya 200 orang yang terpilih untuk maju ke tahapan wawancara.

“Pada tes wawancara itu ada enam orang dari setiap kecamatan. Nanti setelah kita seleksi lagi akan kita ranking. yang terpilih menjadi anggota panwascam nanti adalah ranking 1 sampai rangking 3,” sebut Nunu. (cecep)

The post Nih Jadwal Pengumuman Panwascam di Kabupaten Cirebon appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Lebih dari 50 persen pelamar panitia pemilihan kecamatan (PPK) KPU Kabupaten Cirebon dinyatakan gagal. Kegagalan itu setelah menjalani berbagai seleksi.

Menurut Husnul Khotimah, bagian Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Cirebon, saat pendaftaran awal KPU menerima 964 pelamar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cirebon. Namun, setelah melalui seleksi seperti administrasi dan tes tulis, yang tersisa hanya 400 orang.

“Setelah tes tulis kita ambil 10 peringkat teratas di setiap kecamatan. Dan itu kita wawancara selama tiga hari kemarin, Senin sampai Rabu,” kata Khusnul di Kantor KPU Kabupaten Cirebon, Sumber, Kamis (26/10).

Husnul menjelaskan setelah tes wawancara, tim akan mengakumulasi antara tes tertulis dengan nilai wawancara. Nantinya, dipertimbangkan dengan unsur lainnya, sehingga akan membentuk ranking.

“Nanti yang lolos untuk menjabat PPK adalah rangking 1 sampai 5. Sedangkan 6 sampai 10 menunggu PAW (pergantian antar waktu). Sebenarnya 6 sampai 10 juga tidak dinyatakan gagal. Tapi karena undang-undang 5 orang, jadi kita pakai dari rengking 1 sampai 5,” tutur Husnul.

Husnul menambahkan, semua tes yang dilakukan calon PPK nanti diumumkan pada 28 Oktober nanti. Pengumuman bisa dilihat melalui website KPU atau papan pengumuman yang ada di KPU Kabupaten Cirebon.

“Setelah 28 Oktober kita umumkan hasilnya, nanti 30 Oktober kita lantik mereka sebagai anggota PPK,” katanya. (cecep)

The post Rangking 5 dari 10 Besar Lolos Jabat PPK, Besok Diumumkan appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Gate Tol Ciledug rencananya bakal dioperasikan mulai Februari 2018. Sejumlah pihak seperti Dishub, PT SMR (pengelola Tol Kanci-Pejagan), Jasa Marga dan pihak kepolisian sudah bertemu untuk membahas rencana tersebut, beberapa waktu lalu.

Namun sayang, masih ada beberapa masalah yang harus segera dilakukan untuk mendukung beroperasinya gate tersebut.

“Yang paling vital adalah infrastruktur jalan yang harus ditingkatkan. Termasuk keberadaan PJU yang harus ada untuk mengantisipasi kendaraan yang keluar lewat gate tersebut pada malam hari,” ujar salah satu aktivis Cirebon Timur, Rizki Pratama, kemarin.

Menurutnya, tipe kendaraan yang keluar lewat gate tersebut juga harus sesuai dengan kondisi dan keuatan jalan di Ciledug. Sehingga nantinya, tidak akan terjadi kendala dari sisi infrastruktur.

“Harus dipikirkan juga soal jalannya, kekauatan, dan tonase mobil yang keluar dari gate. Apakah jalannya kuat, atau tonase mobilnya dibatasi? Sebab, pasti berdampak pada infrastruktur,” imbuhnya.

Masalah lainnya adalah soal penggantian lahan milik desa yang digunakan untuk intersection gate Ciledug. Di mana, untuk titik entry menggunakan lahan Ciledug Tengah dan untuk exit tol menggunakan lahan dari Desa Jatiseeng Kidul.

Saat ini, pengerjaan entry dan exit gate tol Ciledug di Tol Kanci-Pejagan terus dikebut untuk memenuhi target dioperasikan pada tahun 2018. Namun rupanya, ada persoalan tersisa yang hingga kini belum selesai.

Saat ini Pemdes Ciledug Tengah kebingungan. Soalnya, sekitar 3.009 meter persegi lahan milik desa digunakan untuk intersection entry gate Ciledug. Menurut Kuwu Ciledug Tengah, Endang Supriatna, lahan yang digunakan untuk proyek tersebut sebenarnya sudah dilakukan ganti rugi. Tapi hingga kini belum juga ditemukan penggantinya karena terkendala beberapa hal.

“Salah satunya adalah kendala tim appraisal yang akan menaksir harga tanah atau lahan penggantinya. Kalau proses penaksiran lahan milik pemdes itu dilakukan pada 2011. Uangnya juga sudah masuk dan terismpan di bjb sebsar Rp210 juta. Cuma memang tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Keberadaan tim appraisal menjadi satu syarat penting untuk syarat pencairan uang yang nantinya akan digunakan untuk membeli lahan pengganti. Namun karena terkendala satu-dua hal, hingga 2017, penggantian lahan belum kunjung terealisasi.

“Masalahnya, taksiran harga tanah saat 2011, jika dicarikan lahan sekarang pada 2017 sangat jauh harganya. Ini yang buat kita bingung. Terlebih, tanah milik kita masih leter C, belum bersertifikat, agak terkendala dalam pemberkasannya,” imbuhnya.

Selain tanah milik Desa Ciledug Tengah, lahan lainnya yang juga kena pembebasan adalah milik Pemdes Jatiseeng Kidul yang lahannya digunakan untuk exit tol.

Akan tetapi, hingga saat ini dana pengganti atas tanah bengkok desa tersebut belum juga direalisasikan.

Tanah yang diminta oleh Tim Pengadaan Tanah (TPT) Dirjen Bina Marga Direktorat Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum tersebut masih terkendala soal dokumen appraisal penilaian tanah milik kas desa dan tanah yang akan menjadi pengganti.

Menurutnya, pada tahun 2011, tanah kas Desa Ciledug Tengah di Blok Pakuwon seluas 3.009 meter persegi diganti rugi sekitar Rp210 juta. Serta tanah kas Desa Jatiseeng Kidul di Blok Patok Gajah seluas 829 meter persegi diganti rugi sekitar Rp58 juta.

Dirinya tidak mengetahui proses awal pergantian tanah tersebut. Kalau uang ganti rugi mau diambil, kata dia, harus ada dokumen appraisal penilaian tanah pengganti.

“Kalau memang harus dilakukan penilaian ulang, seharusnya juga dilakukan penilaian terhadap tanah kas desa yang tentunya sudah 5 tahun memiliki perubahan harga,” kata Endang.

Akan tetapi, kata Endang, yang terpenting adalah bagaimana persoalan tersebut bisa segera terselesaikan. “Sampai saat ini kita masih melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan agar bisa segera disetujui dan dana tersebut bisa segera diambil,“ jelas Endang. (dri)

The post Pintu Tol Ciledug Dibuka 2018, Masalah Belum Tuntas appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Sebanyak 101 desa tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon menggelar pemilihan kuwu (pilwu) serentak, hari ini (29/10). Pesta demokrasi itu diikuti 328 calon kuwu untuk memimpin pemerintah desa enam tahun ke depan.

Aroma pertarungan politik antarcalon dan pendukungnya sangat terasa sejak awal tahapan; penjaringan calon, penetapan calon, kampanye, hingga massa tenang. Situasi semakin tegang saat massa tenang.

Puncaknya tadi malam. Selain ketegangan antar pendukung calon terkait hak pilih, suasana mistis yang kental menjadi bumbu pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

Aroma dan asap kemenyan mewarnai sekitar tempat pemungutan suara (TPS). Kursi calon kuwu diarak masing-masing pendukung menuju panggung yang disediakan panitia.

Suasana mistik semakin kuat saat “orang pintar” terlihat di belakang kursi masing-masing calon kuwu. Mereka membakar kemenyan seraya membaca mantra-mantra.

Suasana tegang dan misitis hampir terjadi di semua desa yang menggelar pemilihan kuwu. Seperti yang terlihat di Desa Cangkring, Kecamatan Plered.

Suasana di Desa Cangkring terasa tegang sejak sore hari. Setelah waktu Magrib selesai, satu per satu pendukung dari 5 calon kuwu datang mengarak kursi dan lampu patromak dilengkapi bakaran kemenyan yang menyala semalam suntuk.

“Salah satu yang kita prioritaskan adalah desa ini (Cangkring, red), total di Kecamatan Plered ada empat desa yang menyelenggarakan pilwu,” ujar Kapolsek Plered, AKP Budi saat ditemui Radar Cirebon.

Sejumlah persoalan pun sempat muncul. Seperti yang terjadi di Desa Cikulak, Kecamatan Waled, sejumlah warga kehilangan hak pilihnya karena mengajukan pindah domisili, sampai keberadaan uang tagog sebesar Rp 30 juta per calon kuwu di Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug.

“Pungutan apa pun dalam pilwu tidak dibenarkan. Semua biaya dikaver pemkab melalui APBD. Termasuk uang tagog, itu tidak bisa dibenarkan, meskipun ada kesepakatan para calon, sudah sering kita sampaikan,” tutur Kabid Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan.

Kegiatan pilwu serentak 29 Oktober 2017 diikuti 328 calon kuwu dari 101 Desa se-Kabupaten Cirebon. Sebanyak 90 desa masuk wilayah hukum Polres Cirebon. Sedangkan 11 desa masuk wilayah hukum Polres Cirebon Kota.

Jumlah personel pengamanan dalam giat pilwu serentak 2017 ini melibatkan sebanyak 2.554 personel. Mereka terdiri dari Polres Cirebon sebanyak 1.480 personel. Kemudian ditambah personel dari Polres Cirebon Kota, TNI, dan BKO Polres Tetangga, Satpol PP dan personel BKO Polda Jabar. (dri)

The post Hari Ini 101 Desa di Kabupaten Cirebon Pilwu Serentak, Kental Aroma Mistis dan Menegangkan appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon memastikan, pelaksanaan Pilwu serentak 2017 telah siap 100 persen, hari ini (29/10). Hingga Sabtu malam pukul 22.00 WIB DPMD masih melakukan monitoring lapangan persiapan pilwu dan melakukan rekapitulasi total jumlah DPT Pilwu serentak.

Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMD Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan mengatakan, hingga berita ini ditulis, masih intensif melakukan pemantauan langsung di lapangan pelaksanaan Pilwu serentak. “Kita hingga (tadi, red) malam ini turunkan 10 tim untuk monitoring pelaksanaan pilwu,” ujarnya.

Berdasarkan pemantauan, Nanan memastikan pelaksanaan pilwu siap 100 persen digelar. “Hingga saat ini berdasarkan laporan sementara tim di lapangan, pelaksanaan pilwu di berbagai desa siap dilaksanakan,” kata Nanan.

Hingga tadi malam, tim monitoring DPMD masih melakukan perekapan jumlah total daftar pemilih tetap (DPT) dalam pilwu serentak.

“Tim kita juga saat ini masih melakukan perekapan total DPT di setiap desa. Kita masih melakukan perekapan DPT total. Karena DPT yang ada di kita saat ini belum seluruh desa yang sudah menyerahkan kepada kita. Karena memang panitia pilwu kemarin terlalu sibuk mengawasi dan mempersiapkan kampanye calon kuwu, sehingga memang ada desa yang belum menyerahkan DPT-nya kepada kita,” tuturnya.

Terkait adanya warga di beberapa desa yang tidak masuk DPT pilwu serentak, Nanan mengaku sudah mengingatkan sejak awal proses tahapan. Nanan selalu minta warga agar senantiasa aktif melihat DPT.

“Kalau kami di DPMD sudah sangat maksimal mengawal panitia untuk teliti dalam penyusunan DPT. Sesuai ketentuan Pasal 32, warga yang merasa belum masuk DPS, secara aktif melaporkan melalui ketua RT. Masalahnya mereka yang mengadu apakah proaktif untuk mengecek sudah terdata atau belum waktu panitia mengumumkan DPS,” ujarnya.

Nanan menyebutkan, sebanyak 328 calon kuwu mengikuti pilwu serentak hari ini. “Semua calon kuwu juga insya Allah semua siap mengikuti pilwu serentak,” kata Nanan mengakhiri. (den)

The post DPMD Pastikan Pelaksanaan Pilwu Serentak di Kabupaten Cirebon Siap 100 Persen appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon resmi digelar, hari ini (29/10). Sebanyak 2.554 petugas gabungan diterjunkan mengamankan proses pemilihan 101 kepala desa. Beberapa desa di antaranya dilakukan pengamanan ekstra.

Kasatpol PP Kabupaten Cirebon, Ade Setiadi mengatakan, ada beberapa desa yang terindikasi dan perlu dilakukan pengawasan ekstra. Berdasarkan laporan intelijen di lapangan, desa yang perlu pengawasan ekstra tersebar di setiap kecamatan baik di wilayah Utara, Barat, Tengah maupun Timur.

Namun, Ade enggan menyebutkan di mana saja desa yang mempunyai gesekan cukup tinggi selama proses pemilihan. Dia hanya memastikan, desa tersebut akan mendapat pengamanan lebih ekstra.

“Kita antisipasinya untuk desa-desa yang diduga rawan akan dilakukan yang pertama dengan cara penambahan personelnya,” ujar Ade kepada Radar Cirebon, Sabtu (29/10).

Menurut Ade, untuk pengamanan secara normal dari 101 desa yang menyelenggarakan pilwu, minimal satu desa dijaga dua petugas Satpol PP. Jadi, jumlah pengamanan untuk pilwu minimal 202 personel.

“Pengamanan untuk pilwu ini bukan hanya dari personel Satpol PP saja, melainkan dibantu dengan unsur keamanan lainnya seperti TNI dan Polri. Harapannya tidak ada gejolak selama proses awal hingga akhir,” jelasnya.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum Tranmas) pada Satpol PP Kabupaten Cirebon, Iman Sugiharto, menuturkan, untuk melakukan pengamanan dalam proses pilwu serentak sudah berkoordinasi dengan kepolisian maupun TNI. Ribuan personelnya diturunkan dalam proses pemilihan.

“Kita akan menurunkan sebanyak 2.554 personel. Jumlah itu gabungan dari Satpol PP, kepolisian, dan TNI. Mudah-mudahan dalam proses seleksi nanti taka da hal-hal yang tidak diinginkan,” singkatnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan mengatakan, ada 6 Desa yang jumlah calon kuwunya lebih lima. Dia menyebutkan Desa Mertapada Wetan, Desa Karangwangun, Desa Karangsuwung, Desa Losari Kidul, Desa Kalisari dan Desa Ambulu. (sam)

The post Pilwu Serentak, 2.554 Petugas Keamanan Gabungan Diterjunkan appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Jalannya pemilihan kuwu (pilwu) di Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, mendapatkan pengamanan ketat dari kepolisian, Minggu (29/10). Meski rawan sengketa, tapi pilwu serentak itu berlangsung kondusif.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Adi Vivid Agusetiadi Bachtiar menyebutkan, sebanyak 450 anggotanya dibantu Polres Indramayu, Polres Kuningan dan Brimob Datasemen C Jabar diturunkan untuk mengamankan jalannya pilwu serentak di Desa Pegagan Lor.

“Sebanyak 450 anggota itu kita kerahkan. Karena adanya kericuhan yang terjadi kemarin pukul 17.00 WIB sampai 02.00 dini hari,” kata Vivid saat melakukan pengamanan.

Menurut kapolres, kericuhan pilwu di Pegang Lor karena banyaknya masyarakat yang belum masuk daftar pemilihan tetap (DPT). Sehingga warga protes keras dan menuntut untuk dimasukkan DPT.

“Ada sekitar 250 sampai 500 warga yang belum terdaftar. Mereka menuntut untuk dimasukkan. Dan alhamdulillah, sekitar pukul 02.00 WIB kondusif dengan diskusi,” kata Vivid.

Hingga saat ini, pemilihan kuwu yang dijaga ketat oleh kepolisian berjalan lancar dan kondusif. “Saya di sini untuk memastikan keamanan, dan alhamdulillah sampai saat ini aman dan kondusif,” ujar Vivid.

Sementara itu, Camat Kapetakan Carsono mengatakan, mediasi dini hari tadi menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan itu adalah bagi yang tidak masuk DPT akan didata ulang hingga batas waktu pukul 13.00 WIB.

“Yang belum masuk DPT didaftarkan ulang dengan persyaratan KK dan KTP. Kemudian mereka baru boleh mencoblos,” kata Carsono. (cecep)

The post Sempat Ricuh, Polisi Kawal Ketat Jalannya Pilwu di Pegagan Lor appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Kondisi air di Setu Sedong kini sudah tidak bisa digunakan untuk pengairan lahan pertanian. Meskipun masih terdapat genangan air, namun kondisi tersebut tidak bisa dimanfaatkan petani karena lokasinya yang jauh berada di tengah setu.

Akibatnya, ancaman kekeringan di lahan pertanian untuk wilayah Sedong, Lemahabang, Susukanlebak dan sebagian Karangsembung semakin nyata.

Praktis para petani kini hanya mengandalkan pengairan dari pompanisasi memanfaatkan sumur-sumur pantek yang beberapa waktu lalu sudah dibuat oleh Dinas Pertanian.

Ketua Kelompok Tani Windujaya Sedong Rahmat kepada Radar mengatakan jika kondisi keringnya Setu Sedong sebenarnya sudah bukan yang pertama dan kerap terjadi setiap musim kemarau.

“Kalau tahun kemarin tidak kering, karena hujan nyaris turun sepanjang tahun. Baru sekarang kering lagi, tapi kita sudah antisipasi, kita kurangi tanaman yang perlu banyak air,”ujarnya.

Hanya saja menurutnya ada beberapa tipikal patani yang memang tidak bisa berganti komoditi tanaman dan hanya mengandalkan pertanian dari satu jenis tanaman saja.

“Tapi ada juga petani padi yang memang tidak bisa beralih, yang begini biasanya harus pakai pompanisasi, karena tidak bisa lagi sedot air dari Setu Sedong, kebetulan kemarin-kemarin ada bantuan sumur pantek, satu desa dapat jatah 10 titik,” imbuhnya. (dri)

The post Setu Sedong Kering, Petani Andalkan Sumur Pantek appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Eks TPA Ciawijapura di Kecamatan Susukanlebak yang sudah ditutup operasionalnya pada tahun 2016 lalu rupanya hingga kini masih digunakan.

Sejumlah warga sekitar masih menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat alternatif untuk membuang sampah. Bahkan pintu masuk ke kawasan eks TPA Ciawijapura tersebut tertutup timbunan sampah.

Karena lokasinya yang lumayan jauh dari pemukiman membuat oknum warga yang membuang sampah tidak bisa terdeteksi sehingga setiap hari timbunan sampah semakin banyak dan menutup akses masuk ke lokasi eks TPA.

Terlebih saat ini sudah tidak ada aktivitas apapun di dalam kompleks TPA yang ditutup akibat ada penolakan dari warga tersebut.

Ujang (56) warga Desa Ciawijapura yang sudah memulung barang bekas di lokasi tersebut sejak TPA Ciawijapura pertama kali dibuka mengatakan saat ini karena sudah tidak ada pengelola maka tidak ada yang bisa melarang warga yang membuang sampah ke lokasi tersebut.

“Di sini tidak ada yang jaga, hanya ada sesekali petugas yang kemari dan mengecek saja, setelah itu pulang lagi. Kalau dulu kan sewaktu beroperasi ada yang jaga, sekarang kalau ada yang buang sampah siang hari juga tidak ada yang bisa larang,”ujarnya.

Sampah yang dibuang ke lokasi Eks TPA Ciawijapura tersebut umumnya dalah sampah-sampah yang tidak diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup ke TPA Ciledug.

Sampah tersebut adalah sampah liar yang umumnya berasal dari limbah rumah tangga dan perumahan warga.

“Justru yang dari pasar mah tidak ke sini buangnya, itu karena ada retribusinya dibuang rutin ke TPA Ciledug. Nah sampah-sampah limbah rumah tangga yang tidak diangkut itulah akhirnya dibuangnya masih ke sini, buangnya juga paling ke sini pakai motor,”imbuhnya.

Karena tidak punya wewenang apapun, ia pun tidak berani untuk menegur warga yang membuang sampah di lokasi tersebut. Hingga kini, dua pintu masuk ke TPA tersebut masih tertimbun tumpukan sampah. (dri)

The post Sudah Ditutup, Warga Masih Buang Sampah di Eks TPA Ciawijapura appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Pemilihan Kuwu (Pilwu) di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan menjadi perhatian lebih Pemkab Cirebon. Pasalnya, pemilihan kuwu di bagian utara Cirebon itu nyaris ricuh antar pendukung. Sehingga, pengamanan di desa itu diperketat dengan melibatkan kepolisian, Brimob dan TNI.

Gejolak di Desa Pegagan Lor itu berawal dari belum masuknya sejumlah warga ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sehingga, kedua kubu pasangan calon mengajukan protes kepada panitia pemilihan untuk memasukkan nama-nama ke dalam DPT.

Selain itu, diduga adanya seorang warga dari desa tetangga ingin ikut serta memberikan hak suaranya.

“Orang itu bukan dari Desa Pegagan Lor kok ingin mencoblos, ini kecurangan. Kecurangan ini terus terulang dari dulu,” kata seseorang pendukung dalam keributan kepada Kepolisian yang tengah berjaga.

Beruntung, suasana yang memanas segera diredam dengan dilerai oleh berbagai pihak dan warga yang diduga penyusup itu diminta menjauh dari TPS dan tidak diketahui keberadaannya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilwu Pegagan Lor Sobadi mengatakan, kericuhan karena adanya warga yangtidak masuk dalam DPT sehingga mereka protes ingin dimasukkan.

“Yang awalnya massa calon nomor urut 2 yang mangaku banyak belum mendapatkan DPT. Namun calon nomor urut 1 juga protes. Biar adil pagi tadi harus dilakukan pendataan ulang, dan yang belum terdaftar di DPT harus mendaftar ulang sehingga acara pemilihan baru dimulai jam 10.00,” ungkapnya.

Sobadi mengakui, kesalahan awalnya karena mengacu pada data Pilpres tahun lalu yang kemudian dikoreksi oleh RT dan RW. Akan tetapi, lanjut Sobadi, saat hendak pencoblosan masih banyak yang belum tercover sehingga terpaksa harus mendaftar ulang pada saat pemilihan berjalan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa, Kabupaten Cirebon, Nanan mengatakan, keterlambatan yang terjadi pada pilwu di Pegagan Lor Kecamatan kapetakan ini, dikarenakan banyaknya warga yang tidak masuk dalam DPT.

Sehingga, pihaknya memberikan solusi, yakni warga yang belum terdaftar di DPT diperkenankan mendaftar ke panitia.

“Memang saat itu kesalahannya karena penyusunan DPT acuannya atau bahan mentahnya dari pilpres tahun lalu, sehingga masih banyak warga Pegagan Lor yang tidak terdaftar. Diketahui tadi ada sekitar 6944 DPT awal dan untuk DPT tambahan tadi mendapatkan informasi ada sekitar 350,” kata Nanan. (cecep)

The post Ratusan Warga Belum Masuk DPT, Pilwu Pegagan Lor Nyaris Ricuh appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, Selly Andryani Gantina melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan pemilihan kuwu (Pilwu) Kabupaten Cirebon di bagian Utara, Minggu (29/10).

Dalam pantauannya, Selly menilai, pemilihan kuwu sentak di kabupaten Cirebon berjalan lancar dan aman. Saat melakukan pemantauan, Selly juga berjabat tangan dengan setiap calon dan memberikan pesan untuk menjaga kekondusivitas pilwu.

“Saya katakan kepada calon harus siap menerima hasil keputusan akhir, dan diharapkan bisa mengendalikan para pendukung untuk tetap tenang menjaga kekondusifan. Memang pemilihan ini berjalan dinamis, namun semua tetap kan berjalan lancar dan damai,” kata Selly, di sela-sela pemantauan.

Mengenai adanya pemunduran jadwal pencobolan di Pegagan Lor, Selly tidak menanggapi dengan serius karena permasalahan itu sudah terselesaikan.

“Memang di Pegagan Lor ini ada keterlambatan karena adanya riak-riak warga yang belum masuk DPT sesuai yang di klaim oleh kandidat dan sekarang sudah selesai,” kata Selly. (cecep)

The post Wabup Selly Pantau Pilwu, Minta Kandidat Kendalikan Pendukung appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON-Ada sisi unik yang terlihat di mayoritas lokasi pemilihan kuwu serentak di Kabupaten Cirebon, Minggu (29/10). Para calon kuwu memasang dan menyalakan menyan, sejak H-1 sampai di hari pelaksanaan pencoblosan. Ada petugas khusus yang menjaga agar menyan itu tetap menyala dan tidak mati.

Asap pekat ditambah bau yang sangat menyengat, hamper pasti kita jumpai di awal-awal saat menuju TPS Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon. Ternyata, asap dan bau yang menyengat tersebut berasal dari belakang maupun bawah panggung tempat calon kuwu dipajang. Di belakang para calon, tampak orang-orang yang memang bertugas khusus untuk menjaga agar menyan ini tetap menyala dan tidak mati.

Menyan terus dinyalakan oleh para calon kuwu yang mengikuti pilwu serentak. Meskipun tidak semua, namun hampir mayoritas calon kuwu di setiap desa di Kabupaten Cirebon, selalu menyalakan menyan saat pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

Seperti yang terjadi saat pilwu serentak di Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Seluruh calon kuwu yang mengikuti pilwu serentak menyalakan menyan sejak H-1 hingga pelaksanaan pilwu serentak. Ternyata, tradisi yang sudah melekat ini tidak bisa menggantikan menyan dengan yang lainnya, meskipun kemajuan zaman yang sudah sangat canggih.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Pegagan Lor, Ronianto mengatakan, menyan merupakan tradisi yang sudah ratusan tahun dilakukan oleh para calon kuwu di Kabupaten Cirebon, khususnya di daerah pantura. “Ini sudah tradisi masyarakat yang sangat kental. Jadi, begitu pilwu akan digelar, maka calon kuwu langsung menyalakan menyan,” ujarnya.

Roni mengatakan, para calon kuwu menyalakan menyan dengan berbagai tujuan. “Malam sebelum pelaksanaan pilwu nih, para calon sudah menyalakan menyan di tempat pemungutan suara. Di situ akan bisa dilihat siapa yang menang. Siapa yang nyala menyannya paling banyak dan besar apinya, maka itu yang diprediksi menjadi pemenangnya,” tuturnya.

Selain itu, menurut Roni, dengan menyan juga bisa dijadikan sarana untuk berdoa. Karena orang dulu, sering menggunakan menyan sebagai sarana untuk berdoa kepada Allah. Dengan menyalakan menyan, maka para calon berdoa untuk bisa dijadikan pemenang.

Sementara itu, salah satu warga, Eman mengatakan, setiap calon kuwu yang menyalakan menyan siap-siap untuk merogoh kocek cukup banyak. Tidak tanggung-tanggung, calwu harus merogoh jutaan rupiah untuk menyewa orang “pintar”. “Ya tradisinya begitu. Meski untuk nyewa orang pintar itu mahal, tapi demi keinginan menang, ya dijalani,” ungkapnya singkat. (den)

The post Perang Menyan Antar Kandidat di Pemilihan Kuwu Serentak appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Wajah sumringah dan bahagia, terlihat dari wajah Ny Hj Nafsiah Sabri. Ya, setelah sekian lama bercita-cita untuk ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati, akhirnya niat istri mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan itu kesampaian juga, Minggu (29/10).

Ditemani CEO Radar Cirebon Yanto S Utomo beserta jajaran pimpinan Radar Cirebon Group, Ny Hj Nafsiah Sabri dan keluarga begitu antusias mendengarkan penjelasan dari kuncen setempat, seputar Makam Sunan Gunung Jati. Mulai dari sejarah dan kisah yang menceritakan kawasan Makam Sunan Gunung Jati, tokoh-tokoh penggagas Islam yang dimakamkan di sana, betul-betul disimak dengan seksama.

“Saya betul-betul bersyukur. Saya tidak menyangka dapat berkunjung ke Makam Sunan Gunung Jati. Ini jadi cita-cita saya sejak lama. Sebelumnya hanya mendengar dari cerita, sekarang saya menginjakan kaki di sini. Alhamdulillah cita-cita saya untuk mengunjungi Makam Sunan Gunung Jati bisa terwujud,” tuturnya kepada Radar di sela-sela kunjungan.

Ada kisah menarik dari ziarah Nafsiah dan keluarga. Makam Sunan Gunung Jati yang hanya bisa dibuka pada waktu-waktu tertentu, nyatanya saat itu bisa dimasukinya beserta rombongan. Untuk itu, ia merasa beruntung dan diberkahi dapat melihat langsung Makam Sunan Gunung Jati.

Sesampai di pintu terakhir kawasan Makam Gunung Jati, air mata istri tercinta mantan CEO Jawa Pos ini tak dapat lagi dibendung. Sepanjang ziarah, Nafsiah terlihat menangis sendu. “Cita-cita saya sudah lama ingin ke sini. Saya nggak tahan air mata saya selalu mengalir. Sangat luar biasa, barakallah,” ungkapnya takjub.

Sebelumnya, Nafsiah telah mengunjungi dan berziarah ke lima lokasi wali bersama 65 orang jamaahnya. Setelah selesai acara, Nafsiah langsung terpikir untuk menyambangi Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. “Saya berkunjung ke wali songo, bersama 65 jamaah lintas agama. Sebelumnya ke lima wali, setelah acara selesai saya minta ke sini. Alhamdulillah bapak mengizinkan,” akunya.

Seperti diketahui, Makam Sunan Gunung Jati berada di puncak bukit. Meski dengan kondisi kaki yang sakit, Nafsiah tetap antusias menaiki tiap anak tangga menuju Makam Sunan Gunung Jati. Tekadnya itu mengalahkan rasa sakit yang ada di kakinya. Bukan hanya Makam Sunan Gunung Jati, Nafsiah juga berkesempatan melihat-lihat koleksi keramik antik yang ada di kawasan Makam Sunan Gunung Jati. (myg)

The post Cita-cita Hj Nafsiah Sabri Ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati Terbayar appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Sebanyak 900 ribu warga Kabupaten Cirebon masuk dalam kategori miskin. Dengan data dari pemerintah pusat itu, Kabupaten Cirebon merupakan daerah paling miskin ke-3 dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, Selly Andryani Gantina, usai mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon, Senin (30/10).

“Angka rakyat miskin di kabupaten Cirebon ada sekitar 900 ribu jiwa, data itu dari pemerintah pusat. Nah, ini yang nanti akan digarap Bapeda Kabupaten Cirebon agar kita mempunyai database sendiri yang nanti akan menjadi rujukan ke semua SKPD, pemerintah provinsi, dan pusat,” kata Selly.

Jangan sampai, lanjut Selly, penentuan indikator miskin ini tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mengatasi kemiskinan, kata Selly, pihaknya membentuk tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Cirebon dengan harapan menjadi rujukan dalam pelaksanaan program tahun 2018.

“Kita sedang mencari solusi terbaik untuk tahun depan dan nanti kita akan membuat sinergitas program baik dari SKPD maupun pihak swasta yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menanggulangi kemiskinan,” katanya.

Selain itu, upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon juga melakukan program tepat sasaran, dengan meminimalisir program yang tidak tepat sasaran.

“Kita akan lebih memfokuskan program yang sifatnya produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja yang akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya. (cecep)

The post Miris! 900 Ribu Warga Kabupaten Cirebon Miskin, Juara Ketiga se-Jawa Barat appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Pemilihan kuwu (Pilwu) serentak yang diikuti 329 kandidat di 101 desa se-Kabupaten Cirebon, sudah digelar, Minggu (29/10). Berdasarkan data yang diperoleh Radar, dari 70 calon kuwu petahana, hanya 23 saja yang menang, sisanya berguguran.

“Dari 101 desa penyelenggara pilwu serentak, ada 70 desa dengan calon incumbent. Nah, dari 70 incumbent itu, hanya 22 calon yang kembali menang,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Cirebon, Drs H Memet Surachmat, kemarin.

Pada kesempatan itu, Ketua Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten Cirebon, H Zaenal Abidin SE MM juga mengklaim, kecuali Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, proses perjalanan pilwu serentak secara umum berjalan aman dan lancar.

Pihaknya mengakui, proses pilwu di Desa Pegagan Lor tidak sesuai tahapan jadwal, lantaran beberapa persoalan yang mesti diselesaikan, sehingga baru dapat terlaksana pencoblosan pukul 10.00 WIB dan penghitungan pukul 22.00 WIB.

“Secara umum dan keseluruhan aman, hanya di Pegagan Lor yang memang perlu penanganan khusus. Desa lain pukul 08.00 WIB sudah dimulai pencoblosan dan pukul 14.00 penghitungan.  Alhamdulillah penghitungan tuntas pukul 02.00 dini hari,” ujar Zainal saat dsekitar pukul 02.00 dinihari tadi.

Untuk tingkat partisipasi pemilih, lanjut Zainal, cukup bagus. Pasalnya, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilwu sebanyak 429.095, sekitar 70 persen warga menggunakan hak pilih. “Hasil dari demokrasi di tingkat desa ini cukup menggembirakan. Tingkat partisipasi masyarakat sudah sangat memuaskan,” ungkapnya.

Dibandingkan pelaksanaan pilwu sebelumnya, Zainal mengklaim, pelaksanaan pilwu serentak ini minim persoalan. Hal itu lantaran petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Perbup Cirebon nomor 60 tahun 2017 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kuwu sudah sangat jelas dan komplit.

“Dibandingkan pelaksanaan pilwu sebelumnya, Insya Allah sekarang lebih aman, lancar dan kondusif. Namun demikian, ada salah satu desa, yakni di Desa Kalibaru, Kecamatan Tengahtani hasil pilwunya draw (seri). Karena itu, maka akan kami musyawarahkan dulu untuk menentukan siapa pemenangnya,” bebernya.

Sekadar diketahui, hasil perolehan suara di Kalibaru, Kecamatan Tengahtani, untuk kedua calon yakni Handy Riyanto dan Santosa ialah sama.

Maka dalam hal ini, pihaknya bersama panitia, saksi, pengawas tingkat kecamatan, dan lain-lain, terlebih dahulu akan mempelajari hasil perolahan suara yang masuk berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 60 tahun 2017. “Ya makanya kami belum bisa putuskan, akan kita pelajari dulu,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengakui, dalam berdemokrasi akan ada beberapa calon maupun masyarakat yang belum mau menerima kekalahan.

Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan masa sanggahan kepada calon atau masyarakat yang keberatan dalam hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Masa sanggahan diberikan tiga hari setelah pemungutan suara. “Tapi mudah-mudahan semua calon dan pendukung mau menerima dengan legawa, yang menang jangan jumawa dan yang kalah legawa,” ajaknya.

Hasil rekapitulasi suara masuk melalui quick count di Posko DPMD, menurut Zainal, merupakan hasil dari laporan whatsaap (WA) petugas pendamping desa yang berperan dalam monitoring pemilihan kuwu.

“Rekapitulasi tadi merupakan hasil quick count dari tim fasilitasi pendamping desa. Quickcount ini tidak lepas dari peran para pendamping desa. Namun ya itu, hasil yang diberikan tadi belum dilakukan kroscek ulang dengan Barita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil penghitungan pilwu. Mungkin saja ada kesalahan human error. Tapi ya mudah-mudahan hasilnya sesuai bukti BAP yang akan kami terima,” tandasnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Avip Rivai MA menilai, banyaknya calon petahana yang tumbang menunjukan masyarakat semakin cerdas dalam menentukan hasil pemilihan. Tumbangnya para petahana, merupakan pembelajaran agar para incumbent dapat bekerja secara professional dan jujur.

“Masyarakat benar-benar menilai kinerja petana ketika berkuasa, mereka mempertimbangkan bahwa reward dan punishment itu penting sebagai tolak ukur dalam memilih,” kata Avip.

Artinya, jika si penguasa (incumbent) itu dinilai bagus kinerjanya, programnya terukur dengan jelas, maka itu dapat dijadikan reward untuk kembali dipilih. “Sebaliknya, jika programnya tidak jelas, tidak amanah ya itulah punishment yang harus diterima incumbent,” tandasnya.

Terpisah, Bupati Cirebon Dr H Sunjaya Purwadisastra MM MSi bersama Wakil Bupati Cirebon, Selly A Gantina meninjau langsung Pilwu di berbagai desa di Kabupaten Cirebon.

Bupati dan Wabup meninjau secara bersama di Desa Sindang Jawa dan membuka pelaksanaan pilwu secara simbolis. Kemudian Bupati dan Wabup meninjau pilwu secara terpisah.

Wabup meninjau pelaksanaan pilwu di Desa Pegagan Lor. “Alhamdulillah pilwu serentak kali ini berjalan lancar dan aman,” ujar Sunjaya dengan nada bahagia. (via/den/arn)

The post Mayoritas Calon Kuwu Petahana Tumbang, Dari 70 Hanya 23 yang Menang appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Penarikan retribusi menara provider atau tower, selama tiga tahun terakhir mandek. Sebab, Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon digugat provider.

Gugatan tersebut dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, sejak 2015 lalu hingga sekarang, Pemerintah Kabupaten Cirebon kehilangan retribusi menara, alias nol rupiah.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kabupaten Cirebon, Ade Hasan mengatakan, setelah Perda Nomor 8 Tahun 2011 direvisi, para provider telekomunikasi siap memberikan retribusi kembali.

“Setelah perda itu direvisi, mereka siap memberikan retribusi lagi dengan catatan,” ujar Ade kepada Radar Cirebon, kemarin (30/10).

Beberapa catatan yang kini sudah dituangkan dalam revisi Perda Retribusi Menara Telekomunikasi di antaranya, retribusi yang masuk ke pemda sebagian digunakan untuk pembinaan kepada para provider minimal setahun tiga kali. Kemudian keamanan radiasi dan CSR untuk warga yang lokasi rumahnya berdekatan dengan tower.

“Tapi, penarikan retribusi menara telekomunikasi ini belum dapat diberlakukan tahun 2017. Sebab, harus menunggu peraturan bupati. Karena, penarikan retribusi itu harus sinkron antara perda dan perbup. Kemudian, revisi perda yang baru disahkan belum lama ini masih disosialisasikan kepada para provider, ” paparnya.

Dia mengungkapkan, jumlah di Kabupaten Cirebon hingga 2017 mencapai 430 menara. Sedangkan penarikan retribusi dihitung dengan rumusan RPMT (Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi) sama dengan tingkat pengguna (TP) jasa dikalikan tarif retribusi (TR).

Perlu diketahui, TP jasa sendiri diukur berdasarkan frekuensi jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi. Itu dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dimaksud. Sedangkan TR sendiri, perkalian antara pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan nilai rata-rata indeks menara telekomunikasi.

“Nah, untuk penarikan retribusi sendiri diperkirakan dimulai tahun 2018 mendatang, jika memang perbup tahun ini tidak selesai,” pungkasnya. (sam)

The post Retribusi Menara di Kabupaten Cirebon Nol Rupiah, Ini Sebabnya appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Penetapan upah minimum regional (UMR) di Kabupaten Cirebon tertinggal dari Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Kedua daerah tetangga tersebut telah lama memutuskan UMR.

Rencananya, hari ini (31/10), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon bersama Dewan Pengupahan akan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) penentuan UMR tahun 2018.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Abdullah Subandi mengatakan, bersama tim Dewan Pengupahan telah melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL). “Kita tetap melakukan perhitungan standar KHL. Makanya besok (hari ini, red) akan ada rakor sebelum nanti ditetapkan,” ungkap Abdullah, Senin (30/10).

Berdasarkan survei KHL, rencananya nilai UMR Kabupaten Cirebon di tahun 2018 akan naik sekitar Rp 150 ribu. “UMR tahun ini kan Rp1.723.578. Rencananya ada peningkatan sekitar Rp 150 ribuan. Di atas Rp 100 ribu peningkatannya,” kata Abdullah.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan UMR, maka tidak lagi berdasarkan survei KHL. Artinya, penghitungan berdasarkan jumlah UMR lama ditambah dengan produk domestik regional bruto (PDRB) dan inflasi.

“Ya meski ada aturan itu, tetap kita survei KHL. Tujuannya agar sebagai pembanding dan pertimbangan sebelum mengajukan nilai UMR ke bupati, lalu ke gubernur,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cirebon, Acep Sobarudin mengaku, hingga saat ini belum dilibatkan dalam penetapan upah minimum melalui Dewan Pengupahan. “Ini sangat prinsip. Karena keterlibatan serikat pekerja akan bisa memengaruhi kebijakan dalam pengupahan,” tegasnya.

Bahkan, Acep mengaku kecewa lantaran adanya wacana bahwa secara nasional, UMR 2018 akan naik sekitar 8,1 persen. “Minimalnya 10 persen lah,” tandasnya. (via)

The post UMR di Kabupaten Cirebon 2018 Naik Rp 150 Ribu appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Penghitungan suara pilwu Desa Lungbenda, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, di madrasah diniyah setempat, Minggu (29/10) diwarnai sawer. Aksi itu dilakukan Sedulur Kang Saleh (SKS) -sebutan pendukung calon kuwu nomor urut 1 Saleh Amd- saat penghitungan suara belum seratus persen.

Namun, pada saat itu posisi suara calon kuwu Saleh masih unggul dibanding calon kuwu nomor urut 2 Rokaya dan calon kuwu nomor urut 3 Samian. Warga yang tengah melihat langsung penghitungan suara pun berebut uang sawer.

Aksi sawer juga terjadi lagi setelah, suara Kang Saleh terus unggul dan nyaris tak terkejar kedua rivalnya saat penghitungan suara sudah 90 persen lebih. Sementara hasil penghitungan final, calon kuwu nomor urut 1 Saleh Amd menang mutlak dengan raihan 1.699 suara (72,57 persen) dari 2.341 surat suara.

“Berdasarkan hasil penghitungan suara dari 3 TPS, calon kuwu nomor urut 1 Saleh AMd memperoleh 1.699 suara. Sementara nomor urut 2 Rokaya 108 suara, nomor urut 3 Samian 507 suara dan suara tidak sah 27,” kata ketua panitia pilwu, Khomarudin, saat membacakan hasil penghitungan suara.

Pasca penghitungan suara, panitia langsung melakukan rapat pleno untuk menetapkan Saleh Amd menjadi pemenang pilwu Lungbenda.

Sementara itu, kuwu terpilih Saleh Amd berjanji akan merangkul seluruh warga untuk bersatu membangun Lungbenda menjadi lebih baik dan maju. “Sesuai motivasi dan visi misi, mari kita bersatu dan bersama-sama membangun desa Lungbenda tercinta ke arah yang lebih baik lagi dan menjadi desa yang lebih maju,” paparnya. (fen)

The post Menang Mutlak di Pilwu Lungbenda, SKS Langsung Sawer appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Sejumlah persiapan terus dikebut panitia pelaksana Festival Budaya Losari. Pihak panitia yakin jika acara yang bakal digelar Kamis (2/11), itu bisa berjalan dengan baik.

Namun sayangnya, meski bakal menghadirkan sejumlah seniman ternama seperti Didi Nini Thowok, Djaduk Ferianto dan Agung Rahma Putra, Pemerintah Kabupaten Cirebon terutama Disbudparpora tidak memberikan dukungan penyelenggaraan Festival Budaya Losari.

“Ini murni swadaya teman-teman seniman. Tanpa sepeser pun bantuan dan support dari dinas, kita jalan sendiri. Mulai dari promosi sampai teknis acara,” ujar maestro topeng Losari, Nur Anani M Imran saat ditemui Radar Cirebon di sela-sela persiapan acara Festival Budaya Losari di sanggarnya, kemarin.

Festival Budaya Losari menurut Nani pertama kali tercetus dalam acara Musrenbang tingkat Kecamatan Losari pada 2016 lalu. Saat itu ia diminta hadir oleh pemerintah kecamatan untuk memberikan kontribusi program di bidang seni dan budaya.

“Saat itu hadir semua, ada Pak Camat, anggota dewan dan para Kuwu se-Losari, saat itu ketika dimintai pendapat, saya meminta agar Losari punya kalender budaya. Harus ada kegiatan atau acara yang bisa mengangkat Losari agar semakin dikenal sebagai salah satu pusat kebudayan Cirebon,” imbuhnya.

Akhirnya dari rapat tersebut disepakati akan ada Festival Budaya Losari yang digelar pada 2017 dengan besar anggaran sekitar Rp 200 juta.

“Ini yang kemudian bikin bingung. Saat musrenbang disepakati tapi di perjalanannya, mata anggarannya tidak ada. Saya sudah tanya beberapa kali ke dinas dan ternyata anggarannya tidak ada. Padahal banyak saksinya, waktu itu sudah disepakati saat musrenbang,” paparnya.

Hal tersebut semakin membuat semangat Nani dan para Seniman dari Losari terlecut. Apa pun risikonya, festival Budaya Losari harus tetap jalan meskipun harus menggunakan uang pribadi atau patungan.

Menurut Ketua Sanggar Purwa Kencana Astana Langgar tersebut, puluhan seniman sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir dan menjadi pengisi acara dalam Festival Budaya Losari. Total sudah ada 62 seniman yang bakal tampil mengisi acara Festival Budaya Losari.

“Awalnya sih rencana mau bikin festival kecil-kecilan, pertama karena pesan nenek saya, harus bikin acara untuk mengangkat Losari, sekalian haul, cuma respons dari teman-teman seniman lain luar biasa. Bahkan ada 47 seniman dari luar Cirebon yang siap tampil. Total dengan seniman yang dari Cirebon ada 62 seniman,” papar Nani.

Para seniman dengan berbagai latar belakang tersebut akan tampil selama empat hari secara bergantian di atas sebuah panggung dengan desain khusus dari jerami. Panggungnya pun hanya tanah beralaskan kayu papan dan ditutup dengan matras.

“Ini benar-benar pesta rakyat. Nanti selain pertunjukan topeng Losari, ada juga festival kuliner, festival mainan anak, festival budaya dan lain-lain, pokoknya selama empat hari itu bergantian, dari pagi sampai malam,”katanya. (dri)

The post Festival Budaya Losari tanpa Dukungan Pemerintah appeared first on Radar Cirebon.

CIREBON – Para petani padi di sejumlah desa di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, bisa tersenyum. Hasil panen pada musim kemarau basah kali ini melebihi target dan bisa menutup kerugian gagal panen musim sebelumnya.

Sila (60), salah seorang petani asal Desa Penpen mengatakan, Kecamatan Mundu mempunyai kelebihan tersendiri ketimbang wilayah lainnya di Kabupaten Cirebon. Salah satu alasannya adalah ketersedian air yang cukup dari waktu tanam sampai panen.

“Untuk air, alhamdulillah tidak ada kendala, lancar-lancar saja. Terlebih, lokasi ini dekat dengan Setu Patok. Jadi, ketersedian air aman. Beda dengan daerah lain yang kewalahan air,” ujarnya.

Menurutnya, hasil panen kali ini, meski tidak sebanyak tahun-tahun lalu, jauh lebih baik dari hasil panen sebelumnya. “Ini termasuk berhasil, ketimbang kemarin yang gagal panen. Musim kemarin rugi Rp 8 juta,” imbuhnya.

Sila belum bisa melupakan kegagalan pada musim panen lalu. Sebab, setelah gagal panen tersebut, dia terpaksa kehilangan suaminya yang meninggal karena memikirkan uang akibat gagal panen.

“Anak saya yang perempuan sedang sakit di rumah. Semuanya sekarang saya kerjakan sendiri. Untuk yang ngangkut nanti ada ojek, tinggal bayar upah angkutnya saja,” paparnya.

Sementara itu, Kepala BP3K Mundu, Entin Martini saat dihubungi mengatakan, wilayah pertanian di Kecamatan Mundu tersebar hampir merata di 12 desa. Untuk luas lahan tanam pada musim tanam kali ini ada 526 hektare. Hasil musim panen kali ini, menurut Entin, setidaknya bisa mengganti gagal panen musim tanam sebelumnya.

“Produktivitas kita saat ini 7 ton per hektarenya. Pendataan masih terus berlangsung. Angka itu masih terus bertambah melihat cakupan wilayah yang ada,” bebernya.

Terpisah, Camat Mundu, Agust Pentristianto mengatakan, sebelum melaksanakan masa tanam, berupaya agar petani tak mengalami kesulitan saat menggarap sawahnya. “Kita sudah bentuk tim. Anggotanya ada P3A Mitra Cai, perangkat desa, Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa. Mereka berkeliling dan langsung terjun ke lapangan untuk memastikan air yang didistribusikan benar-benar sampai ke lahan petani. Upaya itu berhasil,” ungkapnya. (dri)

The post Kecamatan Mundu Panen Padi Melimpah di Musim Kemarau Basah, Petani Semringah appeared first on Radar Cirebon.